Suara.com - Sistem pembayaran parkir berbasis elektronik memakai alat parkir meter, dinilai banyak pihak cukup menguntungkan pengguna kendaraan bermotor di DKI Jakarta. Pasalnya, sistem tersebut dianggap mampu mengeliminasi pungutan liar dan parkir ilegal.
Namun, Wakil Gubernur terpilih DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno memunyai penilaian sebaliknya. Ia mengatakan, sistem parkir berbasis elektronik tersebut tidak sesuai dengan kebudayaan Indonesia.
Karenanya, pasangan gubernur terpilih Anies Baswedan itu menyatakan bakal mengkaji ulang kebijakan tersebut.
"Parkir meter cocok untuk negara yang budaya masyarakatnya individualis. Jadi, kurang cocok di Indonesia yang berbudaya gotong-royong, saling membantu,” tuturnya, Selasa (2/5/2017).
Ia mengatakan, juru parkir yang menjadi “nyawa” sistem pembayaran parkir manual justru cocok dengan kebudayaan gotong-royong Indonesia.
Bahkan, Sandiaga menyebut juru parkir adalah contoh kearifan lokal. Sebab, negara-negara individualis seperti Amerika Serikat tentu tak memunyai juru parkir.
"Nanti, akan kembali dibahas dengan pihak terkait. Pemprov nantinya tinggal mendukung apa pun keputusan mereka,” tandasnya.
