Suara.com - Gubernur Jakarta DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menegaskan, sistem parkir berbasis elektronik (parkir meter) mampu mengatasi pungutan liar juru parkir ilegal, sehingga meminimalisasi “kebocoran” dana pemasukan daerah.
Penilaian Ahok tersebut merupakan respons terhadap pernyataan wakil gubernur terpilih Sandiaga Uno, yang mengatakan parkir meter tidak sesuai kebudayaan gotong-royong Indonesia. Sandiaga juga bakal mengkaji ulang penggunaan parkir meter.
Ahok mengakui tidak memahami maksud Sandiaga yang menilai parkir meter secara negatif. Sebab, dana pemasukan pemprov dari retribusi meningkat drastis seusai penerapan parkir meter.
"Yang pasti, dengan parkir meter kebocoran bisa ditekan," ujar Ahok di Balai Kota DKI, jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (3/5/2017).
Tidak seperti yang dipahami Sandiaga, Ahok justru mengatakan pemprov selalu memberdayakan juru parkir di lokasi-lokasi penerapan parkir meter.
Tak hanya itu, mantan Bupati Belitung Timur ini juga menganggap kehidupan juru pakir meter lebih baik setelah mendapat gaji setara Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI, atau sekitar Rp3,4 juta per bulan.
"Kita berdayakan semua tukang parkir meter, mereka malah dapat gaji besar, UMP. Anaknya bisa dapat KJP (Kartu Jakarta Pintar), naik bus nggak bayar," kata Ahok.
Sebelumnya, Sandiaga mengatakan sistem parkir berbasis elektronik tersebut tidak sesuai dengan kebudayaan Indonesia. Karenanya, pasangan gubernur terpilih Anies Baswedan itu menyatakan bakal mengkaji ulang kebijakan tersebut.
"Parkir meter cocok untuk negara yang budaya masyarakatnya individualis. Jadi, kurang cocok di Indonesia yang berbudaya gotong-royong, saling membantu,” kata Sandiaga, kemarin.
Baca Juga: Ahok Tak Mau Pakai APBD DKI untuk Bangun RS Sumber Waras
