Suara.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon berencana menemui pemerintah, agar Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tidak jadi diproses pembubarannya. Rencana tersebut, diungkapkan Fadli saat menemui perwakilan HTI di kantornya, Rabu (10/5/2017).
"Mereka (HTI) meminta kepada DPR, dalam hal ini tugas pengawasan kepada pemerintah, untuk menghentikan rencana tersebut, sehingga tidak ada pembubaran," kata Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.
Fadli meyakini, upaya pemerintah membubarkan HTI tidak didasari pada mekanisme prosedural dan kajian substantif.
Merujuk mekanisme yang berlaku, kata dia, pemerintah tidak langsung memutuskan untuk membubarkan HTI kalau ormas itu diduga melakukan pelanggaran. Seharusnya, HTI terlebih dulu diberikan surat peringatan.
”Sedangkan mengenai persoalan substantif, harus diuji di pengadilan. Tidak bisa pembubaran didasaran pada suatu pendapat atau rumor, harus diuji di pengadilan," tukasnya.
Untuk mencegah rencana pemerintah tersebut, Fadli mengakui masih menunggu sejumlah dokumen resmi dari HTI untuk disampaikan kepada pemerintah.
"Jadi, pemerintah tidak bisa sewenang-wenang dan ngawur melakukan pembubaran ormas. Apalagi pengikutnya cukup besar, karena ini akan menimbulkan kegaduhan baru dan tentu tidak baik untuk perekonomian,” jelasnya.
