Suara.com - Nepal mengadakan pemilihan lokal pertamanya dalam dua dekade atau 20 tahun terakhir, Minggu (14/5/2017) besok. Harapannya pemilu itu bisa memperkuat transisi demokrasi dan kekosongan lembaga di tengah perilaku korup pejabat di sana.
Terakhir, perwakilan pejabat pemerintah lokal dilakukan tahun 1997. Saat itu pemerintahan gagal berjalan karena peristiwa pemberontakan Maois.
Namun tahun 2006 konflik berakhir dengan menyisakan 16.000 orang meninggal. Saat ini salah satu negara yang ada di Himalaya yang termiskin itu melakukan transisi dari sistem monarki Hindu ke sebuah negara bagian federal sekuler.
Dalam kekosongan pemerintahan di tingkat lokal, korupsi telah menjadi cara hidup. Nepal menduduki peringkat salah satu negara paling korup di Asia Selatan.
Partai politik mengendalikan negara. Banyak broker yang mendapatkan bayaran untuk segala hal mulai dari mendapatkan dokumen kewarganegaraan hingga pendaftaran pernikahan.
Ada cerita, ketika Mahananda Timilsina memutuskan untuk memperpanjang izin tempat tinggal karena izin kerjanya di sana diperpanjang. Untuk mengurus izin dia menghadapi suap dan panjangnya proses ppengurusan.
"Jika ada perwakilan terpilih di tingkat lokal, PNS tidak akan berani meminta uang suap dari kita," kata lelaki berusia 35 tahun itu.
Hampir 50.000 orang yang berlomba-lomba untuk 13.556 kursi dalam pemilihan besok.
"Kesenjangan antara masyarakat dan pemerintah tidak bisa lebih luas," kata George Varughese, perwakilan Nepal untuk Think Tank Asia Foundation, kepada AFP. (AFP)
Baca Juga: Indonesia Jadi Akhir Kisah 9 Warga Nepal Gagal Masuk Australia
