REGIONAL:
Suara.com - Presiden Amerika Serikat Donald Trump tampaknya tengah tak bisa tidur tenang. Sebab, sewaktu-waktu, dirinya bisa kehilangan kekuasaan.
Pasalnya, kekinian, pihak yang bernafsu mendongkel Trump dari kursi kepresidenan semakin banyak. Bahkan, Partai Republik—partai pengusung dirinya—dikabarkan ikut membahas wacana pemakzulan Trump.
Seperti dilansir Mother Jones, Kamis (18/5/2017), kaum Republikan membahas upaya pemakulan setelah mendapat laporan bahwa Trump pernah meminta James Comey untuk membatalkan penyelidikan terhadap mantan penasihat keamanan nasional AS Michael Flynn.
Comey adalah direktur Biro Investigasi Federal (FBI) yang baru dipecat Trump. Sedangkan Flynn dipecat setelah ketahuan membohongi Wakil Presiden Mike Pence mengenai percakapan Trump dengan Duta besar Rusia untuk AS Sergey Kislyak tahun 2016.
Rumor yang beredar, persamuhan Flynn dan Kislyak bisa menjadi bukti kuat Trump bersiasat dengan Rusia untuk menengkan Pilpres 2016.
Justin Amash, politikus Republik dan anggota Kongres, menyatakan Trump layak dipecat kalau laporan mengenai intervensi terhadap Comey itu terbukti benar.
Politikus Republik lainnya, Carlos Curbelo, juga menyatakan pendapat yang sama. Ia mengatakan, siapa pun, termasuk presiden, tidak boleh mengintervensi hukum.
”Setiap tindakan pemerintah federal untuk memberhentikan suatu investigasi perkara hukum, tentu tidak mencerminkan seorang presiden. Tidak ada dalam sejarahnya Presiden AS melakukan intervensi dan menghancurkan hukum. Kalau itu memang terjadi, maka dia (Trump) patut dipecat,” tegas Curbelo.
TERPOPULER