Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi sudah resmi menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pemberian predikat opini wajar tanpa pengecualian terhadap laporan keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2016. Mereka adalah Inspektur Jenderal Kemendes PDTT Sugito, pegawai eselon tiga Kemendes PDTT Jarot Budi Prabowo, Auditor Badan Pemeriksa Keuangan Ali Sadli, dan pegawai eselon satu BPK Rohmadi Sapto Giri.
Menurut Wakil Ketua KPK Laode M Syarif untuk menutup diri dari pantauan KPK, antara pihak Kemendes PDTT dengan BPK melakukan kesepekatan. Terkait masalah uang, mereka sepakat untuk menggunakan kode 'PERHATIAN'.
"Dalam rangka memperoleh opini WTP, tersangka SUG melakukan pendekatan ke pihak auditor BPK. Kode uang yang disepakati 'PERHATIAN'," katanya saat konferensi pers di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (27/5/2017).
Lebih lanjut Syarif mengatakan bahwa jumlah uang yang dijanjikan kedua belah pihak adalah Rp250 juta. Tujuannya agar laporan keuangan Kemendes mendapatkan opini WTP.
"Di ruang ALS ditemukan uang Rp40 juta yang diduga merupakan bagian total komitmen Rp240 juta, sebelumnya di awal Mei diserahkan Rp200 juta," kata Syarif.
Sebagai pemberi suap, Sugito dan Jarot disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Nokor 31 Tahun 1999 sebagaiman telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 64 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP.
Dan sebagai penerima, Ali dan Rohmadi disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-undnag Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nokor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 64 juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP.
TERPOPULER
