Suara.com - Indonesia diminta harus mewaspadai pergerakan Islamic State of Indonesia and Philipines (ISIP) atau Negara Islam Indonesia-Filipina. ISIP tidak berbeda jauh dengan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) yang kini telah tersudut di Timur Tengah.
Sosiolog dari Universitas Indonesia Thamrin Amal Tomagola mengatakan, setelah terpojok di Timur Tengah, ISIS menyebar ke sejumlah negara, salah satunya ke Asia Tenggara.
"Sekarang yang lebih mengkhawatirkan namanya bukan ISIS, tapi ISIP, Islamic State of Indonesia and Philipines. Itu yang mendesak secara kekuatan konflik militer, karena mereka sudah kalah di Timur Tengah, maka mereka menyebar ke berbagai dunia," ujar Thamrin saat diskusi di kantor Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Jalan Cisadane 8, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (4/6/2017).
Menurut Thamrin, teroris yang sebelumnya bergabung dengan ISIS menganggap kawasan Mindanao, Filipina, sebagai tempat strategis di kawasan Asia Tenggara.
"Mereka menganggap tempat yang paling bagus ada di Mandanao. Titik temu Indonesia, Filipina dan Malaysia," ujarnya.
Selain ISIP atau ISIS, pemerintah Indonesia juga diminta untuk mewaspadai pegerakan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Kata Thamrin, meski sama-sama mengancam keutuhan NKRI, ancaman ISIS dengan HTI berbeda.
Untuk menghadapi ISIS, pemerintah harus memeranginya dengan angkatan bersenjata.
"Negara dengan kekuatan senjata, intelejenya. ISIS ini menjadi ISIP di Asia Tenggara. Ancaman itu telah merongrong tiga hal, yang utama dia merongrong NKRI, dan merongrong keanekaragaman, kemajemukan," katanya.
Thamrin menuturkan, ISIS atau ISIP digerakan oleh kelompok menengah atas. Namun, setiap aksi terornya seperti bom bunuh diri mereka memanfaatkan 'pengantin bom' warga menengah ke bawah. Mereka rela menjadi korban bunuh diri karena faktor ekonomi, sehingga mudah dipengaruhi oleh kelompok tersebut.
"Contohnya pelaku bom Kampung Melayu dan Bandung dari keluarga miskin," ujarnya.
Sedangkan keberadaan HTI, Thamrin mengibaratkannya seperti makhluk halus, menyusup melalui cara intelektual. Kebanyakan anggota HTI, kata dia kaum hawa.
"Kalau hadapi HTI ini kayak genderuwo dia ada tapi nggak kelihatan. Dia memang terdaftar di Kemenkumham pada tahun 2006 era SBY (Susilo Bambang Yudhoyono)," ujarnya.
Tapi, Thamrin menyayangkan organisasi HTI pernah terdaftar di Indonesia. Ke depan, dia meminta pemerintahan di bawah Jokowi untuk lebih hati-hati memberikan izn atau keberadaan organisasi.
Lebih jauh, Thamrin menilai operasi HTI di Indonesia dilakukan lewat dakwah, argumen, dan perang wacana. Mereka kata Tamrin, tidak perlu adu otot.
"HTI ini pernah bekerja sama dengan pemda di Indonesia, dia bisa menyusup masuk dengan ideologi-ideologi. Sebelumnya pemerintah pusat dan daerah nggak waspada siapa yang sebenerya HTI dan bagiaman dia beroperasi," katanya.
TERPOPULER
