Gerah dengan Situasi, GNPF Keluarkan Seruan kepada Jokowi

Suara.com - Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI Bachtiar Nasir menyerukan kepada Presiden Joko Widodo segera mengambil langkah-langkah serius guna menghentikan proses hukum terhadap ulama, tokoh oposisi maupun aktivis Islam.

Dia juga menyerukan agar mendorong penegakan hukum oleh aparat kepolisian yang berkeadilan berdasarkan due process of law, profesional, dan menjunjung tinggi HAM.

Bachtiar kemudian menyerukan kepada seluruh elemen bangsa untuk tidak mudah terbawa arus jargon-jargon politik yang terkesan bagus dan penting, padahal tidak memiliki relevansi terhadap penguatan koeksistensi umat beragama, bahkan membuka celah disintegrasi serta konflik SARA yang lebih luas.

"Menyerukan kepada seluruh umat Islam untuk tetap bersungguh-sungguh bermunajat kepada Allaah SWT dan melaksanakan qunut nazilah guna memperoleh jalan keluar dari kedzoliman yang terus-menerus menimpa umat Islam, dan tetap siap merapatkan diri untuk menghadiri mobilisasi umum aksi damai bela Islam dalam upaya amar ma’ruf nahyi mungkar melawan ketidakadilan hukum dan ketidakadilan sosial khususnya terhadap umat Islam sebagaimana aksi-aksi bela Islam yang selama ini telah berjalan dengan baik," kata Bachtiar.

GNPF mengapresiasi gerakan yang telah ditunjukkan berbagai elemen umat Islam.

Seruan Bachtiar dilatari perkembangan situasi nasional dewasa ini yang dinilai tidak menguntungkan terhadap koeksistensi umat beragama, khususnya umat Islam, antara lain ditunjukkan dengan berbagai peristiwa yang telah menjadi sorotan masyarakat luas.

Peristiwa yang dimaksud, antara lain proses hukum terhadap ulama, tokoh oposisi maupun aktivis Islam secara massif, dan terus menerus melalui berbagai kasus hukum. Menurut Bachriat kasus tersebut sarat dengan dugaan rekayasa, dengan maksud menciptakan opini negatif terhadap peran ulama, pimpinan oposisi dan aktivis Islam, sedangkan di sisi lain sangat kuat dirasakan adanya perlakuan yang a-simetris terhadap pihak-pihak yang melakukan aksi menyerang kehormatan, jiwa dan raga umat Islam.

"Kemudian, gerakan serentak, terencana dan terstruktur berupa labelling terhadap ulama, pimpinan oposisi dan aktivis Islam yang menjalankan dakwah amar ma’ruf nahyi munkar di bidang politik sebagai pihak yang seolah-olah anti atau kurang menjaga sikap diri terhadap dasar negara Pancasila, keberagaman atau kebhinekaan, dan keutuhan NKRI, yang kemudian melahirkan perlawanan dari dalam masyarakat berupa labelling muallaf Pancasila," katanya.

Selanjutnya adanya pelaksanaan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan dinilai semakin mengabaikan syarat kehati-hatian dan kecermatan dalam menjalankan roda pemerintahan dan penegakan hukum.

"Di sisi lain kita menyaksikan beberapa kasus besar yang menjadi concern umat Islam, salah satunya kasus dugaan penodaan agama dalam pidato politik Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada acara HUT PDIP ke 44 tahun 2017 tidak pernah terdengar lagi progress-nya," kata Bachtiar.