Menteri Berkumpul di Kementerian Polhukam Rapat Badan Siber

Suara.com - Sejumlah menteri melakukan rapat koordinasi khusus untuk membahas implementasi pembentukan Badan Siber dan Sandi Negara dengan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto di Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (12/6/2017).

Sejumlah menteri yang mengikuti rapat di antaranya Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Asman Abnur, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komisaris Jenderal Suhardi Alius.

Menkominfo Rudiantara mengatakan rapat tersebut membahas persiapan implementasi BSSN. BSSN diketahui telah resmi dibentuk setelah ditandatangani Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2017 oleh Presiden Joko Widodo pada 19 Mei 2017.

"(Rapat) persiapan implementasi BSSN, nanti ada tim transisi segala, itu saja sih, karena nanti kan harus ada nomenklatur dari keuangan dari organisasi, itu harus selesai cepat," ujar Rudiantara.

Menpan RB Asman Abnur mengatakan pembentukan BSSN berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2017, akan ada penggabungan antara kewenangan yang berada dalam ranah Kemenkominfo dengan Lembaga Sandi Negara.

"Pembentukan, kan seusai Perpres 57 tahun 2017, pembentukkan Badan Siber dan Sandi Negara, jadi sudah keluar Peraturan Presidennya, sekarang ada beberapa lembaga seperti Lemsaneg ada satu unit di Keminfo yang bergabung dalam Badan Siber dan Sandi negara ini. Jadi peralihan yang harus kita percepat itu yang tadi dirapatkan," kata dia.

Kata Asman, masih dalam proses pengalihan Sumber Daya Manusia yang ada di Lembaga Sandi Negara dan di Kemenkominfo yang akan melebur di dalam BSSN.

"Yang penting sepakat itu semua akan beralih akan ada masa transisi namanya dalam tempo paling lama 4 bulan selesai," kata dia.

Lebih lanjut, nantinya akan ada Panitia Seleksi (Pansel) untuk menentukan pimpinan BSSN.

Adapun Tim Transisi Pembentukan BSSN terdiri Kementerian Keuangan, Kementerian Keuangan, Lembaga Sandi Negara, KementerianPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan.

"Jadi kita harap lebih cepat Badan Siber dan Sandi Negara ini ditunjuk pimpinannya, dalam waktu dekat akan dibentuk pansel untuk menunjuk pimpinannya. Karena tadi Perpres sudah ditetapkan ada satu kepala, 4 deputi. nah nanti deputi dan satu kepala ini yang membentuk struktur organisasinya. Nanti diajukan ke kementerian PAN RB bersama Menteri Keuangan nanti akan ada SOTK (Stuktur Organisasi dan Tata Kerja)," ucap Asman.

Sebelumnya seperti yang diumumkan Sekretariat Kabinet dalam laman resminya, Presiden Jokowi telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) pada 19 Mei 2017.

Di dalamnya disebutkan bahwa BSSN bertugas melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber.

Dalam praktiknya, BSSN akan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan dan dipimpin oleh seorang kepala dan dibantu oleh Sekretariat Umum serta empat deputi yaitu, Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi, Deputi Bidang Proteksi, Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan, serta Deputi Bidang Pemantauan dan Pengendalian.

Kepala BSSN diangkat dan diberhentikan atas usul Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sedangkan Sekretaris Umum dan Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala BSSN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.