Suara.com - Presiden Joko Widodo enggan menanggapi hak angket KPK di DPR. Mengenai kekhawatiran banyak pihak soal hak angket DPR yang dapat sebagai jalan untuk pelemahan KPK, Jokowi pun enggan menanggapi.
"Angket KPK ini wilayahnya DPR," kata Jokowi saat mendadak menyambangi ruangan wartawan di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (13/6/2017).
Namun Jokowi juga tak bisa menjamin apakah kinerja KPK sudah profesional atau belum. Menurutnya bila ada yang harus dibenahi dari KPK ya harus dibenahi, tetapi untuk menguatkan lembaga tersebut bukan tujuan melemahkan.
"Ya kalau memang ada yang harus diperbaiki ya diperbaiki, kalau memang harus ada yang dibenahi ya dibenahi. Tetapi bahwa kita memerlukan KPK yang kuat, kita memerlukan upaya pemberantasan korupsi yang tidak boleh mengendor. Karena sekali lagi negara kita Indonesia masih membutuhkan upaya luar biasa dalam pemberantasan korupsi," ujar dia.
Mantan gubernur DKI Jakarta ini menegaskan KPK harus kuat dan independen tanpa mudah diintervensi oleh siapa dan pihak manapun.
"Saya tidak ingin KPK itu lemah, KPK harus kuat. Jadi kita perlu KPK yang kuat, independen. Pemikiran tersebut harus menjadi sebuah landasan dalam rangka upaya kita bersama untuk pemberantasan korupsi. Jangan ada pikiran pikiran melemahkan KPK, tidak boleh," tegas dia.
Menurut Jokowi dengan KPK yang kuat dan independen, kerja-kerja pemberantasan korupsi juga lebih masif. Sehingga praktik praktif korupsi di tanah air bisa dibasmi.
"Upaya pemberantasan korupsi tidak kendor, karena negara kita masih membutuhkan upaya-upaya yang luar biasa dalam pemberantasan korupsi," tutur dia.
Baca Juga: PDIP: Hak Angket Bukan untuk Pelemahan KPK
