Suara.com - Ilmuan Northwestern University, USA, Jeffrey Winters, terkesan dengan sistem demokrasi di Indonesia. Pasalnya, elit politik, institusi negara, dan masyarakat, begitu dewasa dalam proses berdemokrasi.
Meskipun, di satu sisi, dia sering mendengar keluhan bahwasanya demokrasi di negeri ini kacau atau rakyatnya belum cukup siap berpartisipasi karena pendidikannya kurang, terlalu gampang terbawa gerakan ekstrim, dan terbawa emosi.
Menurut dia, tidak ada masyarakat di dunia ini yang benar-benar matang berdemokrasi. Ia kemudian membandingkan proses yang terjadi di Amerika Serikat yang kemudian membawa Donald Trump sebagai presiden.
"Lihat hasil demokrasi di Amerika Serikat, mister Trump adalah hasil demokrasi yang membingungkan dan mengerikan. Jadi rakyat Indonesia harus menunggu berapa lama untuk seperti demokrasi Amerika? Dan hasilnya dari demokrasi mereka adalah Donald Trump," kata Jeffrey dalam seminar bertajuk Memotret Nasionalisme Baru Indonesia di Balai Kartini, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (14/6/2017)
Menurut dia rakyat Indonesia tidak mungkin memilih figur yang seaneh dan bebahaya seperti Donald Trump. Tetapi itu adalah hasil program dan proses demokrasi pemilihan umum yang mesti diterima.
"Kami sangat syok. Bahwa orang yang sebodoh Trump bisa menggantikan orang yang sepintar Obama dalam waktu yang singkat saja. Apakah sebaiknya reaksinya meletupi demokrasi saja karena produknya jelek? Tidak," ujar Jeffrey.
Sebagai warga negara yang demokratis, mereka yang tidak suka dengan Trump, tetap akan menjaga presiden itu. Namun di satu sisi, jika Trump bertindak di luar hukum dan konstitusi, mereka akan pakai prosedur untuk menurunkan dia dari posisinya.
"Dan mudah-mudahan dia belajar dari pengalamanya. Dan tidak diulangi lagi. Jadi itu proses pelajaran demokrasi," kata Jeffrey.
Secara terang-terangan, melalui komentarnya tersebut, Jeffrey mengaku tidak suka dari hasil demokrasi di negaranya karena memenangkan Trump. Namun, ia harus menerimanya. Dan akan mempersiapkan diri pada pemilihan umum selanjutnya, agar demokrasi yang ia anggap sebagai kesalahan itu tidak terulang lagi.
"Padahal saya ingin meletupi sistem dan menjatuhkan dia. Tapi saya tahu ini tidak bisa," ucap Jeffrey.
Institusi-institusi seperti sistem hukum, kata dia, menjadi kuat justru karena dites. Dan harus disadari juga bahwa lembaga semacam sekolah persiapan demokrasi tidak pernah eksis. Maka ia harus berkembang lewat proses, lewat pengalaman dengan demokrasi dari bulan ke bulan, tahun ke tahun.
"Dalam hal ini, singkat dan dilihat oleh pemimpin politik dan masyarakat dan bisnis sangat penting dan menentukan," ujar Jeffrey.
Demokrasi Indonesai Zaman Orba
Jeffrey menilai Indonesia pernah gagal dalam berdemokasi pada zaman Orde Baru, di bawah pemerintahan Presiden Soeharto. Selama 32 tahun, rezim tersebut samas ekali tidak ada persiapan untuk berdemokrasi.
"Ini adalah kegagalan paling besar dari rezim militer tersebut," kata Jeffrey.
Namun demikian, ia menyadari bahwa Militer memang adalah sistem pemerintahan dari atas ke bawah. Bukan sistem partisipasi dan musyawarah dari bawah. Ini wajar di dalam institusi meliter.
"Kalau harus berperang, tidak mungkin musyawarah dan mufakat dulu antara panglima dan pasukan. Tidak masuk akal. Dan oleh karena itu demokrasi tidak bisa disiapkan oleh rezim seperi Soeharto dulu. Hanya ditunda saja. Dan makin ditunda, semakin terlambat proses pelajaran untuk menjadi demokrasi yang stabil dan bertahan," tutur Jeffrey.
Demokrasi Indonesia Pasca Reformasi
Menurut dia Indonesia hampir 20 tahun berpengalaman dengan berdemokrasi. Dalam sejarahnya tidak pernah sepanjang ini. Tentu ada yang bagus dan ada yang jelek.
"Tetapi pada umumnya saya cukup terkesan dengan demokrasi di Indonesia. Sudah empat kali pemilihan umum untuk presiden, selalu ontime setiap lima tahun. Apalagi pemilihan umum di tingkat daerah. Violence dan kerusuhan hampir tidak ada. Meskipun dinamika politik tetap ada, tapi skalanya masih terbatas," kata Jeffrey.
"Dan ini penting, yang menang naik, dan yang kalah turun. Tanpa berkelahi atau saling membunuh," Jeffrey menambahkan.
Kata dia, banyak negara yang mencoba berdemokrasi, tapi tidak bisa berbuat seperti di Indonesia. Jadi, meskipun dengan segala kekurangan demokrasi di Indonesia sudah lumayan.
Perbandingan Demokrasi Indonesia dan Filipina
Menurut dia setiap pemilu di Filipina selalu ada 100 sampai 200 orang yang tewas karena kompetisi politik memakai kekerasan. Dan separuh yang dibunuh adalah calon-calon yang berkampanye.
"Itu adalah negara tetangga yang sebenarnya punya sejarah demokrasi jauh lebih panjang dari Indonesia. Tetapi yang istimewa dari Indonesia, tidak ada kekerasan dalam demokrasi," kata Jeffrey.
"Dan harus diperhatikan, di Indonesia, kalau ada yang meninggal saat pemilu, itu karena serangan jantung karena kalah dan mati," imbuh Jeffrey.
Selain itu, kata dia, institusi security seperti Polisi dan TNI juga bekerja profesional dan mendukung proses politik. Padahal, seringkali ada figur-figur tertentu yang mau bermain secara langsung dalam politik.
"Tetapi tidak bisa tanpa reaksi cukup besar dari kalangan masyarakat, media dan kalangan elit juga," ujar Jeffrey.
Problem yang paling besar di Indonesia bukan demokrasinya, kata Jeffrey, tapi yang menjadi masalahnya justru kelemahan sistem hukum.
"Transisi demokrasi belum tentu transisi ke sistem hukum yang kuat, adil dan bebas dari korupsi. Kalau hukum jadi lebih kuat di Indonesia demokrasi pun akan jadi lebih sehat," kata Jeffrey.
TERPOPULER
