Suara.com - Selama berada di Arab Saudi, Habib Rizieq Shihab hampir tak punya waktu untuk istirahat. Undangan terus datang, kunjungan tokoh, baik yang dari Indonesia yang lagi umroh maupun dari negeri lain tak henti-henti datang silih berganti.
Baru-baru ini, sejumlah tokoh Partai Keadilan Sejahtera menemui Rizieq di sebuah kamar. Di antaranya, Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri, Bendahara Umum PKS Mahfud Abdurrahman, dan Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini.
"Barusan selesai bersama petinggi PKS, Dr. Jazuli, Mahfud Abdurrahman, dan lain-lain," kata pengacara Rizieq, Kapitra Ampera, kepada Suara.com.
Pertemuan tersebut dalam rangka silaturahmi. Tetapi, juga menyinggung isu-isu kekinian.
"Lengkap peran masing-masing. IB (Imam Besar Habib Rizieq) tetap mainkan peran seperti biasa dan PKS mengawal dari parlemen dan eksekutif yang dipimpin PKS. Kerjasama lebih dekat ke depan," demikian pesan tertulis yang dikirimkan Kapitra.
Di salah satu foto yang dikirimkan Kapitra kepada Suara.com terlihat Rizieq berdiri di sudut ruangan dengan didampingi para petinggi PKS dan sejumlah tokoh lainnya. Mereka tersenyum menghadap kamera.
Foto lainnya menunjukkan, Rizieq duduk di kursi dekat jendela, berdiskusi dengan pimpinan PKS yang duduk di depannya.
Selain bertemu dengan pimpinan PKS, Rizieq juga ditemui pendiri PAN Amien Rais di Arab Saudi. Foto-foto mereka pun viral.
Sebelum itu, di Arab Saudi, Rizieq juga bertemu dengan ulama asal India, Zakir Naik, pada hari Selasa (13/6/2017). Pertemuan berlangsung di acara tausiah di rumah ulama besar Arab, Syekh Kholid Al Hamudi.
Saat ini, Rizieq sedang menghadapi perkara hukum. Rizieq dituduh terlibat dalam kasus dugaan pornografi bersama Firza Husein. Rizieq dan Firza kemudian ditetapkan menjadi tersangka kasus pornografi oleh Polda Metro Jaya, meskipun sampai sekarang polisi belum berhasil menangkap siapa pembuat situs baladacintarizieq.com yang menjadi ihwal kasus.
Rizieq sampai sekarang juga belum pernah diperiksa dalam kasus tersebut. Dia bertahan di Arab Saudi karena menilai kasusnya dipolitisasi dan prosesnya tidak sesuai dengan mekanisme hukum.
