Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Anggota DPR periode 2004-2014 Chairuman Harahap dan Ade Komarudin terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik Tahun 2011-2013. Mereka diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Andi Agustinus alias Andi Narogong.
"Diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AA," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Selasa (20/6/2017).
Hingga saat ini, kedua Politisi Golkar tersebut belum terlihat hadir di gedung KPK. Diketahui, pada saat proyek e-KTP berlangsung keduanya masih aktif sebagai anggota DPR. Bahkan Chairuman Harahap pada saat itu sebagai Ketua Komisi II DPR yang menjadi rekan kerja Kementerian Dalam Negeri.
Kedua sakai ini juga sudah memberikan kesaksian di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi untuk Terdakwa Irman dan Sugiharto. Keduanya dihadirkan karena dalam dakwaan Irman dan Sugiharto namanya disebut. Terutama Chairuman yang disebut menerima uang senilai 550 ribu Dollar Amerika Serikat. Namun, saat bersaksi didepan Majelis Hakim Charuman tidak mengakuinya.
Selain Ade dan Cahiruman, KPK juga memeriksa dua saksi lainnya. Mereka adalah July Hira, Komisaris PT Berkah Langgeng Abadi dan Melyana Jap seorang Karyawan swasta. Keduanya juga diperiksa sebagai saksi untuk Andi Narogong.
Terkait kasus ini, KPK sudah menetapkan empat orang tersangka. Mereka adalah Irman, Sugiharto, Miryam S Haryani, dan Andi Agustinus sendiri. Berbeda dengan Miryam dan Andi yang berkasnya perkaranya masih terus dilengkapi, Irman dan Sugiharto tengah disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
Andi Narogong ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK aetelah ditangkap di Kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Andi diduga berperan aktof dalam proyek e-KTP. Dalam proses penganggaran, Andi diduga melakukan senumlah pertemuan dengan tersakwa Irman dan Sugiharto, anggota DPR, dan pejabat di lingkungan Kemendagri untuk membahas proyek tersebut.
Sememtara dalam proses pengadaan, Andi didiga kerap berhubungan dengan para terdakwa dan sejumlah pejabat lain di Kemendagri, serta mengkoordinir Tim Fatmawati untuk kepentingan pemenangan tender.
Dalam kasus ini Andi disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 UU Nomor. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dalam UU Nomor.20 Tahun 2001 jo Pasal 54 ayat (1) kesatu jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Baca Juga: DPR Sebut Arogan, KPK Ingatkan Panggil Miryam Hambat Penyidikan
