Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Suhardi Alius mengatakan, bahwa pihaknya bersama Kepolisian akan verifikasi semua WNI dari Suriah yang akan kembali ke tanah air. Verifikasi ini dilakukan untuk mendata mana yang simpatisan dan perekrut bergabung dengan kelompok teroris Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).
Bagi simpatisan yang kembali ke tanah air karena dideportasi dari Suriah akan di lakukan deradikalisasi, setidaknya untuk mencegah faham radikal mereka.
"Deportan-deportan itu akan kami verifikasi, yang merekrut dengan deportan juga beda," kata Suhardi saat ditemui di kantor Kementertian Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (3/7/2017).
Sampai saat ini pemerintah masih kesulitan untuk menanggulangi para WNI simpatisan ISIS di Suriah yang kembali ke tanah air. Sebab pemerintah khususnya penegak hukum terkendala kebijakan yang belum memadai atau belum ada pasal dalam undang-undang yang bisa memproses mereka secara hukum meski mereka terlibat dalam gerakan teroris ISIS di Suriah dan berpotensi melakukan teror di tanah air. Maka dari itu, saat pemerintah tengah menggodok revisi UU Anti Terorisme yang salah satu klausul yang akan dimasukkan adalah untuk penanggulangan WNI alumni Suriah tersebut.
"Sampai sekarang masih digodok (dibahas)," ujar dia.
Meski belum ada payung hukum, lanjut Suhardi, BNPT bersama Kepolisian akan membatasi ruang gerak dan memantau semua WNI alumni simpatisan ISISI yang kembali ke tanah air tersebut. Selain itu, pihaknya juga bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat untuk memantau dan melakukan deradilakisasi terhadap mereka.
"Kami akan membatasi ruangnya. Begitu orangnya datang, kami verifikasi, dikasih pencerahan di Bambu Apus (tempat deradikalisasi) selama satu bulan, lalu kami antar sampai ke rumahnya. Saya juga minta pemerintah daerah ikut berperan untuk ikut menjaga mereka, kami tidak bisa menjamin mereka sudah tidak radikal," tutur dia.
Dia menambahkan, pihaknya telah mengantongi nama-nama WNI alumni Suriah yang telah kembali ke tanah air. Jumlahnya ada ratusan orang, namun Suhardi tidak mau menyebutkan secara detail.
"Jelas sudah ada namnya, yang kembali sudah sekian ratus orang dan sudah tersebar di seluruh Indonesia. Saya minta pemerintah daerah melalui Kemendagri (untuk berperan aktif memantau mereka)," tandas dia.
TERPOPULER
