Suara.com - Pakar hukum Todung Mulya Lubis menilai langkah panitia khusus hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi mengganggu proses hukum kasus korupsi yang sedang ditangani KPK.
"Saya menolak angket karena KPK itu bukan lembaga eksekutif yang menjalankan kebijakan - kebijakan eksekutif yang menjalankan proses hukum. Saya tidak membayangkan angket ini dilakukan tanpa menganggu proses hukum KPK. Malah dia (pansus hak angket) karena akan menimbulkan ketakutan dan mungkin perasaan sangat tidak nyaman bagi KPK dalam penyidikan dalam kasus - kasus korupsi," kata Todung dalam diskusi bertema Implikasi Pelemahan KPK terhadap Pemberantasan Korupsi dan Pemenuhan HAM di kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (12/7/2017).
Todung menambahkan penentu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah DPR. Jika anggaran untuk KPK sampai dihentikan atau nilainya dikurangi, sudah pasti akan membuat kinerja KPK terhambat.
"Karena APBN anggaran ada di DPR, kalau DPR nanti, misalnya menghentikan anggaran seperti yang diancamkan, mengurangi anggaran KPK. KPK akan juga bisa terganggu operasinya. Kalau UU KPK itu di revisi, berdasarkan hasil angket banyak hal - hal yang melemahkan KPK akan terjadi," ujar Todung.
Todung mengatakan pembentukan pansus angket memang melewati prosedur hukum. Tetapi dari sisi moral, keberadaan pansus angket, salah.
"Ya, mungkin dalam perdebatan angket ini, itu bisa jadi sudah melalui prosedur hukum yang dilakukan di DPR. Sudah disetujui oleh rapat paripurna dan demikian dikatakan sah. Dalam hukum dia oke (pansus hak angket). Tapi secara moral angket itu salah. Jadi ini yang terjadi angket yang dilakukan oleh DPR saat ini," kata Todung.
Pansus hak angket dimulai setelah muncul kasus dugaan korupsi proyek e-KTP yang diduga aliran dananya mengarah ke sebagian anggota dewan.
