Suara.com - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa dokumen persyaratan permohonan ekstradisi buronan kasus korupsi E-KTP Paulus Tannos sudah dikirim kepada otoritas di Singapura.
Untuk itu, dia mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia menunggu hasil pengadilan di Singapura untuk memastikan kepulangan Paulus Tannos.
"Yang pasti kan karena lagi berproses di sana sekarang dan yang bersangkutan mengajukan upaya hukum tentu pasti akan dilakukan proses sesuai aturan hukum yang ada di Singapura," kata Supratman kepada wartawan, Jumat (28/2/2025).
"Prinsipnya kalau ada yang kurang pasti disampaikan ke kita tetapi sepengatahuan saya semua yang dibutuhkan sudah kami lengkapi semua," tambah dia.
Lebih lanjut, Supratman juga memastikan kesiapan Pemerintah Indonesia menjemput Paulus Tannos bila permohonan ekstradisi telah disetujui pengadilan di Singapura.
Dia mengatakan, tim penjemputan Paulus Tannos akan dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Divisi Hubungan Internasional (Hubinter) Polri.
"Silakan tanya KPK dan Hubinter Mabes Polri. Itu KPK yang punya ranah kalau soal itu (penjemputan Paulus Tannos)," ujar Supratman.
Sebelumnya diberitakan, KPK mengonfirmasi penangkapan buronan kasus korupsi e-KTP Paulus Tannos oleh aparat penegak hukum Singapura.
“Benar bahwa Paulus Tannos tertangkap di Singapura dan saat ini sedang ditahan,” kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto kepada wartawan, Jumat (24/1/2025).
Fitroh mengatakan pihaknya kini bekerja sama berkoordinasi dengan Polri, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Hukum untuk membawa Paulus Tannos ke Indonesia.
Sebab, lembaga antirasuah harus melengkapi persyaratan untuk bisa mengekstradisi Paulus Tannos ke Indonesia.
Saat ini, Singapura melakukan penahanan sementara atau provisional arrest terhadap Paulus selama 45 hari terhitung sejak penangkapan pada 17 Januari 2025 lalu.
“Penangkapan oleh pihak Singapura atas permintaan Indonesia/provisional arrest,” ujarnya.
