Rancangan Undang-undang Penyelenggaraan Pemilu sudah disahkan rapat paripurna, Jumat (21/7/2017) dini hari.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan Undang-undang yang baru disahkan ini akan segera diujimaterikan ke Mahkamah Kehormatan.
"Tentu saya kira langkah-langkah hukum selanjut akan ditempuh teramsuk melakukan uji materi RUU ini di MK. Kita kan mengacu pada keputusan MK karena keputusan pemilu itu serentak, sehingga tidak ada Presidential Threshold," kata Fadli usai rapat.
Rapat Paripurna pengambilan keputusan tingkat II Rancangan Undang-undang Penyelenggaraan Pemilu berjalan penuh drama.
Empat Fraksi memilih walkout dan tidak ingin bertanggungjawab atas voting dalam Rapat Paripurna hari ini, Kamis (21/7/2017). Empat Fraksi itu adalah Gerindra, PAN, PKS dan Demokrat.
Sebelum mereka walkout, rapat paripurna memutuskan tentang mekanisme pengesahan RUU ini. Ada dua opsi yang ditawarkan.
Dua opsi itu menitikberatkan kepada Presidential Threshold. Empat Fraksi yang walkout ini berkukuh untuk memperjuangkan Presidential Threshold diangka 0 persen.
Setelah mereka memberikan pemaparannya, seluruh anggota fraksi mereka keluar. Termasuk dengan anggota Fraksi yang duduk di kursi pimpinan.
Baca Juga: UU Pemilu Disahkan, Presidential Treshold Jadi 20/25 Persen
"Karena fraksi Gerindra, Demokrat, PKS dan PAN, saya pamit undur diri," kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang memimpin rapat.
Tidak hanya Fadli, pimpinan DPR lainnya dari Fraksi Demokrat Agus Hermanto dan Fraksi PAN Taufik Kurniawan juga turut meninggalkan ruangan.
Setelah ditinggal, meja pimpinan rapat hanya diduduki oleh Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.
"Izinkan rapat saya lanjutkan. Ini adalah bentuk demokrasi yang ada. Kepada kawan-kawan fraksi tetap mengambil RUU ini, apakah bisa disetuju?" kata Novanto yang mengambil palu sidang.
"Setuju," kata peserta sidang.
Fahri Hamzah sebelumnya ikut voting dan ikut dengan arahan PKS yang memilih paket B, yaitu Presidential Threshold diangka 0 persen. Namun, dia memilih untuk menemani tersangka kasus korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik itu di meja pimpinan rapat paripurna.
