Pemerintah Jangan Gamang Tindak Perusak Pancasila

Suara.com - Rais Syuriah PCNU Australia-Selandia Baru, Nadirsyah Hosen mengatakan pemerintah tidak boleh gamang menindak pihak yang merongrong Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Pancasila, UUD'45, dan Bhinneka Tunggal Ika.

"Pemerintah jangan gamang, tapi juga harus terukur," kata Nadirsyah dalam Ngobrol Bareng Merawat Keindonesiaan: Tolak Radikalisme, Lawan Intoleransi di Kantor DPP PKB, Jakarta, Minggu.

Dikatakannya, Pemerintah memang harus menjamin hak azasi manusia termasuk hak berserikat dan berpendapat. Namun, lanjut Nadir, kebebasan pun ada batasannya.

"Di Barat, sekalipun kebebasan juga terbatas," kata dosen Fakultas Hukum Universitas Monash Australia itu.

Nadirsyah mengatakan menjadi tugas pemerintah untuk menjaga pilar kebangsaan. Bila ada pihak yang mengutak-atik pilar bangsa, maka pemerintah harus bertindak.

Ia menyebut penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Ormas dan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dinilai merongrong pilar berbangsa sudah tepat.

"Soal pengadilan itu bisa di depan atau di belakang. Silahkan ajukan uji materi. Kita masih negara demokrasi sepanjang kebijakan itu bisa diuji di pengadilan," kata dia.

Sebenarnya, kata dia, terkait dengan HTI, persoalannya bukan pada Perppu, tetapi kenapa organisasi yang jelas-jelas mengusung khilafah itu bisa lolos menjadi ormas yang sah terdaftar di Tanah Air.

Di sisi lain, lanjut Nadirsyah, Pemerintah harus melakukan intervensi sosial dan budaya untuk mencegah meluasnya paham yang bisa merusak kebinekaan dan mengancam keutuhan NKRI.

"Tidak ada kosa kata mayoritas-minoritas dalam Pancasila dan konstitusi yang dibuat pendiri bangsa," kata dia.

Sementara itu, Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar mengatakan kebinekaan bangsa Indonesia diuji dengan adanya kelompok yang "menumpang " dalam dinamika politik di Tanah Air.

"Seharusnya hubungan kita sebagai sesama anak bangsa sudah tuntas, tapi sebagian kecil masyarakat kita masih saja ada yang memilah-milah berdasar agama, suku, dan lain-lain," kata dia.

Oleh karena itu, kata Muhaimin, upaya merawat kebinekaan, keindonesiaan, harus terus dilakukan, dan PKB berkomitmen untuk senantiasa berada di garda terdepan. [Antara]