"Kami juga bersepakat tadi untuk meningkatkan komunikasi dan kerjasama, sah. Meskipun tidak dalam bentuk koalisi. Karena kita kenal Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih pun sudah alami pergeseran dan perubahan. Maka kami memilih tidak perlulah harus membentuk yang dinamakan koalisi. Yang penting kita tingkatkan komunikasi dan kerjasama," kata SBY.
Presiden keenam RI ini mengungkapkan, ada dua bentuk pengawalan yang bisa dilakukan saat ini. Pengawalan wilayah politik, kata SBY, koridornya adalah demokrasi, aturan main, konstitusi, undang-undang dan sistem yang berlaku.
Pengawalan kedua, yakni di wilayah gerakan moral. Pengawalan ini dilakukan lewat amanah yang diberikan kader partai sebagai pejabat negara. Gerakan moral ini, kata SBY, perlu dilakukan apabila perasaan dan kepentingan rakyat dicederai.
"Kalau kami mengetahui, ikut merasakan, rakyat di seluruh tanah air perasaanya kepentingnya aspirasnya tidak lagi didengar oleh penyelengara negara, oleh pemerintah dan oleh pemimpin, wajib hukumnya kita mengingatkan. Kita memebrkan koreksi. Sah. Dan gerakan seperti ini juga secara moral dibenarkan," tuturnya.
Dia menambahkan, apa yang dilakukan Demokrat atau Gerindra dilakukan dalam aktivitas dan gerakan yang beradab dan bertumpu pada nilai demokrasi. Kata SBY, apa yang dilakukan partainya bukan dalam tataran untuk merusak negara.
"Kalau tidak kami lakukan dengan beradab dan bertumpu, tidak demokrasi, apalagi merusak negara, justru gerakan kami yang secara politik dan moral tidak baik," terangnya.
TERPOPULER
