Suara.com - Gubernur Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan salah satu faktor penyebab maraknya peredaran narkoba di Indonesia karena lemahnya penegakan hukum. Masih banyak aparat hukum yang mudah disuap.
"Kita lemah dalam penegakan hukum. Law enforcement lemah. Petugas sangat mudah disuap, backing mereka. Celakanya, mereka masuk jajaran TNI, Polri, atau PNS sendiri," kata Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (31/7/2017).
Dengan begitu, para bandar narkoba nyaman melakukan transaksinya di tanah air. Dia juga menyinggung upaya penyelundupan sabu seberat satu ton di Serang, Banten beberapa waktu lalu, meski akhirnya tim gabungan dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya dan Kepolisian Resor Kita Depok berhasil menggagalkan penyelundupan tersebut.
"Tujuannya untuk racuni, motifnya ekonomi. Mengeruk keuntungan sebesar-besarnya, yang jadi korban rakyat kita," ujarnya.
Djarot meminta aparat yang terbukti terlibat dalam peredaran narkoba di tanah air dihukum berat. Sebab, mereka merupakan penjaga masyarakat.
"Kalau seperti itu, mereka sebagai pengedar atau bandar, dia harus dihukum 2 kali lipat. Apabila TNI dan Polri juga harus dihukum jauh lebih berat, supaya penegakkan hukum kuat," kata dia.
Lebih jauh, Djarot mendukung kerja sama yang dilakukan pemerintah DKI dengan BNNP Provinsi DKI Jakarta tentang dukungan layanan pascarehabilitasi. Penandatangan kerja sama ini dilakukan Sekretaris Daerah Jakarta Saefullah dan Kepala BNNP DKI Jakarta, Brigjen Pol. Johny Pol Latupeirissa.
"Jangan sampai mereka yang mau keluar, di masyarakat dikucilkan. Berikan tempat yang sudah pada mereka yang mulai sadar, yang keluar dari jeratan narkoba untuk lebih produktif," kata Djarot.
"Kami minta BNNP mampu jadi pelopor terutama seluruh perangkat punya integritas tinggi sehingga lawa enforcement kuat dan berintegritas," Djarot menambahkan.
Baca Juga: 11.000 Pil Narkoba Dibalut Ayat Al Quran Diselundupkan ke Saudi
