Sebut Jokowi dan PDIP seperti PKI, Waketum Gerindra Akan Dituntut

Reza Gunadha | Erick Tanjung | Suara.com

Selasa, 01 Agustus 2017 | 13:07 WIB
Sebut Jokowi dan PDIP seperti PKI, Waketum Gerindra Akan Dituntut
Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, di Kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (22/6/2017). [Suara.com/Ummy Hadyah Saleh]

Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Puyuono yang menyebut Presiden Joko Widodo dan PDIP membohongi rakyat seperti Partai Komunis Indonesia (PKI), ternyata berbuntut panjang.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan, tengah mempertimbangkan menempuh jalur hukum untuk meminta pertanggungjawaban Arief.

"Tim hukum kami mengkaji dan akan melakukan gugatan kepada yang bersangkutan. Karena dalam suatu pernyataannya menyebut kami menipu rakyat," kata Hasto, saat ditemui di sela-sela acara pembukaan pameran lukisan koleksi Istana Kepresidenan di Galeri Nasional, Jakarta Pusat, Selasa (1/8/2017).

Dia mengingatkan, sebagai pemimpin partai politik dan legislator, Arief seharusnya berhati-hati saat mengeluarkan pernyataan maupun mengkritik.

Menurutnya, setiap pernyataan maupun kritik yang dilontarkan politikus dan legislator harus berdasarkan bukti.

"Sebagai politikus, dia seharusnya disiplin dalam berbicara dan bertindak. Tidak bisa menyampaikan pernyataan tanpa bukti, tanpa didukung hal-hal yang akurat, lebih-lebih karena sebuah kompetisi. Sebagai bentuk pengajaran, kami tengah mengkaji untuk melakukan gugatan," jelasnya.

Hasto mengklaim, PDIP selama ini berpolitik berdasarkan Pancasila bukan ideologi lain. Karenanya, ia tidak terima kalau PDIP disamakan dengan PKI.

"Itu pernyataan yang sangat berlebihan. Kami partai yang berlandaskan Pancasila. Dalam sebuah nafas perjuangan ini, dari rekam jejaknya kami kokoh berdiri, berpolitik di atas dasar Pancasila. Karena itu yang menuduh sembarangan, kami bersikap," tandas dia.

Sebelumnya, dalam keterangan tertulis, Arief menilai usulan Jokowi dan PDIP terkait ambang batas pemilihan presiden merupakan penipuan dan merenggut hak konstitusi rakyat.

"Jokowi dan PDIP serta antek-anteknya membohongi masyarakat, dan kurang sampai otaknya tentang sebuah arti hak konstitusi warga negara dalam berdemokrasi. Jadi, wajar saja kalau PDIP sering disamakan dengan PKI, habis sering buat lawak politik dan menipu rakyat," kata Arie,  Senin (31/7).

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Fadli Zon: Hidup di Era Jokowi Makin Susah

Fadli Zon: Hidup di Era Jokowi Makin Susah

News | Senin, 31 Juli 2017 | 15:23 WIB

Maman: Mega, SBY, dan Prabowo Jadi "Kings Makers" Pilpres 2019

Maman: Mega, SBY, dan Prabowo Jadi "Kings Makers" Pilpres 2019

News | Minggu, 30 Juli 2017 | 14:32 WIB

Jaya Suprana: Kalau Jadi Gubernur Jangan Seperti Ahok

Jaya Suprana: Kalau Jadi Gubernur Jangan Seperti Ahok

News | Jum'at, 28 Juli 2017 | 14:51 WIB

Demokrat: Tak Ada yang Istimewa dalam Pertemuan SBY-Prabowo

Demokrat: Tak Ada yang Istimewa dalam Pertemuan SBY-Prabowo

News | Jum'at, 28 Juli 2017 | 11:35 WIB

Diplomasi Nasi Goreng Gerobakan ala SBY ke Prabowo

Diplomasi Nasi Goreng Gerobakan ala SBY ke Prabowo

News | Kamis, 27 Juli 2017 | 22:56 WIB

Prabowo Subianto King Maker, Koalisi Demiz - Syaikhu Belum Pasti

Prabowo Subianto King Maker, Koalisi Demiz - Syaikhu Belum Pasti

News | Kamis, 27 Juli 2017 | 20:30 WIB

Duet Anggawira-Herkos Diprediksi Maju di Pilkada Bekasi 2018

Duet Anggawira-Herkos Diprediksi Maju di Pilkada Bekasi 2018

News | Kamis, 27 Juli 2017 | 16:38 WIB

Bahas Pilpres, Prabowo dan SBY Berencana Bertemu Hari Ini

Bahas Pilpres, Prabowo dan SBY Berencana Bertemu Hari Ini

News | Kamis, 27 Juli 2017 | 08:05 WIB

Partai Pemerintah Ditinggal 'Sendirian' di Pansus, Apa Kata PDIP?

Partai Pemerintah Ditinggal 'Sendirian' di Pansus, Apa Kata PDIP?

News | Rabu, 26 Juli 2017 | 22:00 WIB

Gerinda Beberkan Alasan Tarik Diri dari Pansus Angket

Gerinda Beberkan Alasan Tarik Diri dari Pansus Angket

News | Rabu, 26 Juli 2017 | 06:43 WIB

Terkini

33 Tahun Kasus Marsinah Stagnan, Aktivis: Keadilan Tidak Bisa Digantikan Seremoni Gelar Pahlawan!

33 Tahun Kasus Marsinah Stagnan, Aktivis: Keadilan Tidak Bisa Digantikan Seremoni Gelar Pahlawan!

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:42 WIB

Daftar Harga Kambing Kurban 2026 Terbaru Mulai Rp1 Jutaan, Cek Rekomendasinya di Sini!

Daftar Harga Kambing Kurban 2026 Terbaru Mulai Rp1 Jutaan, Cek Rekomendasinya di Sini!

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:42 WIB

Krisis Pengawas, DIY Hanya Miliki 24 Penilik untuk Ribuan PAUD Non-Formal

Krisis Pengawas, DIY Hanya Miliki 24 Penilik untuk Ribuan PAUD Non-Formal

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:38 WIB

50 Santriwati Dicabuli, Komnas HAM Desak Polisi Jerat Kiai di Pati Pakai UU TPKS

50 Santriwati Dicabuli, Komnas HAM Desak Polisi Jerat Kiai di Pati Pakai UU TPKS

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:34 WIB

Kader PSI Bro Ron Jadi Korban Pemukulan, Ahmad Ali: Siapapun Pelakunya Harus Bertanggung Jawab

Kader PSI Bro Ron Jadi Korban Pemukulan, Ahmad Ali: Siapapun Pelakunya Harus Bertanggung Jawab

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:26 WIB

Respons Kapolri Soal Reformasi Polri, Siap Tindak Lanjuti Rekomendasi di Depan Prabowo

Respons Kapolri Soal Reformasi Polri, Siap Tindak Lanjuti Rekomendasi di Depan Prabowo

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:24 WIB

Misteri Isi 10 Buku Reformasi Polri, Prabowo Setuju Kompolnas Diperkuat dan Jabatan Dibatasi

Misteri Isi 10 Buku Reformasi Polri, Prabowo Setuju Kompolnas Diperkuat dan Jabatan Dibatasi

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:09 WIB

Hapus Jejak Masa Lalu! Ketua Komisi XIII DPR Setuju Hak untuk Dilupakan Masuk RUU HAM

Hapus Jejak Masa Lalu! Ketua Komisi XIII DPR Setuju Hak untuk Dilupakan Masuk RUU HAM

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:04 WIB

Periksa Plt Bupati Cilacap, KPK Telusuri Pemerasan pada Periode Sebelumnya

Periksa Plt Bupati Cilacap, KPK Telusuri Pemerasan pada Periode Sebelumnya

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 19:59 WIB

Tak Ada Kementerian Keamanan, Polri Tetap di Bawah Presiden

Tak Ada Kementerian Keamanan, Polri Tetap di Bawah Presiden

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 19:55 WIB