Suara.com - Koalisi Pejalan Kaki menilai Program Bulan Tertib Trotoar yang diluncurkan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat merupakan aksi terlambat.
"Terlambat (langkah pemprov DKI). Tapi ya lebih baik, daripada tidak ada sama sekali,” kata pendiri Koalisi Pejalan Kaki Ahmad Syafrudin kepada Suara.com, Selasa (1/8/2017).
Menurut Ahmad, seharunya gerakan ini ditandai dengan komitmen Djarot dan seluruh pejabat di DKI untuk turun langsung ke trotoar setiap hari Jumat.
Paling tidak, kata dia, sang gubernur dan pejabat pemprov menyempatkan berjalan di trotoar sekaligus menghalau pengendara motor yang bandel lewat trotoar.
"Harusnya ditandai dengan ’turun gunungnya’ gubernur, wali kota, camat, lurah dan para kepala sekolah ke trotoar. Berjalan kaki dari rumah ke kantor atau ke sekolah setiap hari Jumat, sambil menghalau para penyerobot trotoar dan (memantau) fasilitas pejalan kaki lainnya," tuturnya.
Koalisi Pejalan Kaki berharap program Bulan Tertib Trotoar tidak hanya diterapkan pada bulan Agustus 2017, atau hanya menjelang HUT Kemerdekaan RI. Penertiban harus terus dilakukan dan menindak mereka yang melanggar.
"Polisi selalu menilang mereka yang naik trotoar, termasuk sekadar parkir kendaraan bermotor mereka," pintanya.
Kemudian, petugas Satpol PP juga diminta untuk menindak PKL yang berjualan di trotoar. Pelanggar bisa dijerat dengan tindak pidana ringan.
Baca Juga: Hari Pertama Razia Bulan Tertib Trotoar, 118 Kendaraan Ditindak
