Suara.com - Aktivis International People's Tribunal 65 Reza Muharam mengakui masih berharap, pemerintahan era Presiden Joko Widodo bisa mengungkap kasus pelanggaran HAM berat dalam peristiwa tragedi politik pembantaian tahun 1965.
Namun, Reza juga mengakui, tidak memercayai kasus tersebut bisa terselesaikan kalau Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Mekopolhukam) RI masih dijabat oleh Wiranto.
"Apa masih percaya pemerintahan Joko Widodo? Saya masih berharap. Tapi, saya tidak percaya kepada Wiranto. Satu tahun sejak dilantiknya Wiranto sebagai Menkopolhukam, sepertinya Indonesia kembali ke zaman Orde Baru," ujar Reza di Komnas Perempuan, Jakarta, Rabu (2/8/2017).
Tak hanya itu, Reza menyebut banyak kasus pelanggaraan HAM yang belum diselesaikan pemerintah sejak Wiranto menjabat sebagai Menkopolhukam.
"Jangan lupa, porsi penyelesaian kasus-kasus impunitas itu ada dibawah kewenangannya dia. Tidak ada satupun inisiatif yang berarti yang bisa kami catat," tukasnya.
Reza mengatakan, rekomendasi pemerintah hasil simposium IPT 65 juga tidak mendapat tindaklanjut dari Wiranto.
"Tindak lanjut dari inisiatif pemerintah, misalnya setelah menggelar simposium, tidak ada. Padahal, rekomendasi dalam simposium itu saya dengar sangat bagus, antara lain rehabilitasi dan sebagainya. Sampai sekarang itu tidak ditindaklanjuti Pak Wiranto," tandasnya.
