Menteri Pemuda dan Olah Raga Imam Nahrawi menyayangkan sikap Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, Adhyaksa Dault yang mengeluhkan pencairan anggaran rutin Gerakan Pramuka telat. Hal ini dikatakan Imam menanggapi pernyataan Adhyaksa dalam sambutan peringatan Hari Pramuka ke-56 dan Peresmian Pembukaan Raimuna Nasional XI di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur, Senin (14/8/2017).
Imam menyatakan bahwa anggaran rutin Pramuka tahun ini dicairkan sebesar Rp10 miliar.
"Sudah kok, sudah kama sekali (cair anggaran rutin Pramuka). Mestinya berterimakasih, masa kayak begini masih mengeluh. Jadi Dharma Pramuka itu tabah, bertanggung jawab, suci dalam fikiran, perkataan, dan perbuatannya," kata Imam saat ditemui usai acara di Bumi Perkemahan Cibubur.
Imam menegaskan, dirinya telah mencairkan anggaran rutin Gerakan Pramuka 10 hari lalu di depan Presiden Jokowi. Namun, dalam sambutannya, Adhyaksa mengaku dana rutin Pramuka baru cair dari Kemenpora tujuh hari lalu.
Dia menyinggung sikap Adhyaksa sebagai Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka yang emosional dalam sambutan terkiat anggaran yang telat.
"Tapi saya nggak tahu kok diungkap (anggaran telat) di depan forum yang terhormat dan mulia ini. Pramuka nggak boleh emosi," ujar dia.
Saat ditanya apakah dirinya tersinggung dengan pernyataan Adhyaksa tersebut, Imam menampik.
"Saya tepuk tanganin, karena saya Pramuka sejati," imbuh dia.
Baca Juga: Jokowi Hadiri HUT Pramuka
Dia juga membantah, jika dirinya sebagai Menpora mewakili Pemerintah menghambat pencairan anggaran Pramuka. Politisi PKB ini menyatakan ke depan tetap akan membantu kegiatan-kegiatan Pramuka.
"Kami akan support terus, jadi tidak ada istilah pemerintah menghambat. Kami akan bantu Pramuka," kata dia.
Dia menambahkan, gerakan Pramuka tak boleh disusupi faham-faham lain selain Pancasila. Termasuk faham ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang disebut anti Pancasila.
"Jangan sampai ada isme-isme baru yang ingin mencabut akar Pramuka yang begitu mendalam bagi Indonesia. Saya tak rela kalau Pramuka disusupi faham yang akan merusak Pancasila. Nggak boleh ada HTI, itu saja," tandas dia.
