Pengamat transportasi Azas Tigor Nainggolan dapat memahami kenapa sebagian pengendara sepeda motor protes karena merasakan kebijakan pemerintah membatasi sepeda motor lewat jalan protokol diskriminatif.
"Karena mereka lihat ada ketimpangan. Lebih besar mana, mobil sama motor (yang menyumbang kemacetan)," ujar Tigor di Bakoel Koffie Cikini, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Selasa (22/8/2017).
Menurut Tigor setiap kebijakan pemerintah yang tidak dipersiapkan dengan matang akan mendapat respons kurang baik di masyarakat.
Tigor menilai pembatasan kendaraan roda dua melewati Jalan M. H. Thamrin sampai dengan Jalan Medan Merdeka Barat yang sudah diterapkan sejak akhir tahun 2014 kurang efektif.
"Berarti nggak efektif. Kenapa? karena angkutan umumnya nggak disiapin dengan baik. Harusnya bangun dulu baru kebijakan," kata dia.
Menurut Tigor seharusnya jangan hanya sepeda motor yang dilaran lewat jalur protokol, melainkan mobil juga. Kebijakan ini juga harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pedestrian.
"Makanya saya bilang lebih bagus kalau sudah siap ini Sudirman-Thamrin nggak boleh ada kendaraan pribadi, baik motor dan mobil nggak boleh lewat. Khusus angkutan umum, sama difasilitasi untuk pejalan kaki dan sepeda," katanya.
Tak ada larangan di Rasuna Said
Kepala Dinas Perhubungan Jakarta Andri Yansyah mengatakan uji coba perluasan pembatasan jalur motor mulai 12 September hanya di Jalan Sudirman, sementara Jalan H. R. Rasuna Said, belum diberlakukan.
"Nggak dilarang motor mah (di Jalan Rasuna Said)," ujar Andri.
Tetapi, kata Andri, nanti Jalan Rasuna Said yang mengarah ke Kuningan akan diberlakukan sistem plat nomor ganjil genap bagi mobil.
"Kita lagi nunggu kajiannya. Kita lihat, kita FGD-kan (focus group discussion). Apa saja yang menjadi PR untuk diterapkan ganjil genap di sana, misal rambu marka, sosialisasi, dan uji coba, setelah itu baru penerapan," kata Andri.
Andri menekankan agar masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan publik karena jalanan Jakarta sudah sangat macet.
"Jangan ada dikotomi antara roda dua dan empat. Sudah waktunya memaksa masyarakat gunakan angkutan umum," kata dia.
andri mengatakan sistem ini hanya diberlakukan untuk sementara. Nanti akan dilanjutkan dengan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing.
"Iya, memang ganjil genap kalau ERP jalan selesai," kata Andri.
"Karena mereka lihat ada ketimpangan. Lebih besar mana, mobil sama motor (yang menyumbang kemacetan)," ujar Tigor di Bakoel Koffie Cikini, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Selasa (22/8/2017).
Menurut Tigor setiap kebijakan pemerintah yang tidak dipersiapkan dengan matang akan mendapat respons kurang baik di masyarakat.
Tigor menilai pembatasan kendaraan roda dua melewati Jalan M. H. Thamrin sampai dengan Jalan Medan Merdeka Barat yang sudah diterapkan sejak akhir tahun 2014 kurang efektif.
"Berarti nggak efektif. Kenapa? karena angkutan umumnya nggak disiapin dengan baik. Harusnya bangun dulu baru kebijakan," kata dia.
Menurut Tigor seharusnya jangan hanya sepeda motor yang dilaran lewat jalur protokol, melainkan mobil juga. Kebijakan ini juga harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pedestrian.
"Makanya saya bilang lebih bagus kalau sudah siap ini Sudirman-Thamrin nggak boleh ada kendaraan pribadi, baik motor dan mobil nggak boleh lewat. Khusus angkutan umum, sama difasilitasi untuk pejalan kaki dan sepeda," katanya.
Tak ada larangan di Rasuna Said
Kepala Dinas Perhubungan Jakarta Andri Yansyah mengatakan uji coba perluasan pembatasan jalur motor mulai 12 September hanya di Jalan Sudirman, sementara Jalan H. R. Rasuna Said, belum diberlakukan.
"Nggak dilarang motor mah (di Jalan Rasuna Said)," ujar Andri.
Tetapi, kata Andri, nanti Jalan Rasuna Said yang mengarah ke Kuningan akan diberlakukan sistem plat nomor ganjil genap bagi mobil.
"Kita lagi nunggu kajiannya. Kita lihat, kita FGD-kan (focus group discussion). Apa saja yang menjadi PR untuk diterapkan ganjil genap di sana, misal rambu marka, sosialisasi, dan uji coba, setelah itu baru penerapan," kata Andri.
Andri menekankan agar masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan publik karena jalanan Jakarta sudah sangat macet.
"Jangan ada dikotomi antara roda dua dan empat. Sudah waktunya memaksa masyarakat gunakan angkutan umum," kata dia.
andri mengatakan sistem ini hanya diberlakukan untuk sementara. Nanti akan dilanjutkan dengan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing.
"Iya, memang ganjil genap kalau ERP jalan selesai," kata Andri.
