Suara.com - Menteri Ketenagakerjaan, M. Hanif Dhakiri, mengatakan, agar pemanfaatan potensi kelautan optimal, salah satu kata kuncinya adalah pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang kelautan. Demikian disampaikan Menaker dalam seminar “Pemanfaatan Demografi Indonesia di Sektor Kepariwisataan, Kebaharian, dan Ekonomi Kreatif”, yang diselenggarakan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas di Jakarta, Selasa (29/8/2017).
“Pengembangan SDM adalah salah satu kunci agar potensi kelautan Indonesia melimpah, bisa dioptimalkan,” kata Menaker.
Potensi kelautan Indonesia, luar biasa. Luas Indonesia didominasi laut. Panjang garis pantainya mencapai 104.000 kilometer. Jumlah pulau tervalidasi sebanyak 16.056 buah.
Sumber daya kelautan Indonesia antara lain, garam, ikan, tumbuhan laut, terumbu karang, fosfat, ombak, pasang surut laut, mutiara, plankton, minyak lepas pantai, dan sebagainya. Sayangnya, lanjut Menteri Hanif, potensi tersebut belum dikelola secara optimal.
Belum optimalnya pengelolaan potensikelautan, secara sederhana bisa dilihat dari belum tercukupinya kebutuhan garam dalam negeri dan rendahnya konsumsi ikan penduduk Indonesia.
Menurut Menaker, belum optimalnya pengelolaan sumber daya kelautan, karena masih rendahnya SDM Indonesia. Sebanyak 59,6 persen angkatan kerja hanya berpendidikan SD-SMP, 16,78 persen berpendidikan SMA, 11,34 persen berpendidikan SMK, 3 persen berpendidikan Diploma dan 9 persen yang berpendidikan sarjana.
Kondisi tersebut diperparah dengan ketidaksesuaian (miss-match) antara jurusan pendidikan pekerja dengan pekerjaannya. Dicontohkan, dari 15,27 juta tenaga kerja lulusan perguruan tinggi, hanya 5,75 juta orang (37,65 persen) yang jurusan pendidikannya sesuai dengan jabatannya.
Dalam kesempatan tersebut, Menaker juga menyampaikan hasil survei Mc Kansey Global Institute, yang menyebut bahwa pada 2030 ,Indonesia berpotensi menjadi negara dengan perekonomian terbesar ke-7 di dunia. Prediksi tersebut mensyaratkan Indonesia memiliki tenaga kerja terampil (skilled workers) sebanyak 113 juta orang.
Jika dibandingkan dengan data 2015, sebanyak 56 juta orang, maka selama 15 tahun perlu penambahan tenaga terampil sebanyak 3,8 juta orang per tahun.
Untuk menggenjot ketersediaan tenaga kerja terampil, pemerintah tak hanya bisa mengandalkan jalur pendidikan formal. Perguruan tinggi misalnya, tiap tahun hanya mampu meluluskan rata-rata 784 ribu orang. Maka masih terdapat kekurangan sekitar tiga juta orang per tahun yang harus dipenuhi dari lembaga pendidikan dan pelatihan serta pelatihan kejuruan (vokasi).
Terkait dengan hal itu, Kemnaker menggalakkan pelatihan kerja di Balai Pelatihan Kerja.
“Termasuk pelatihan yang khusus terkait sektor kelautan,” ujar Menaker.
Adapun kurikulum yang dikembangkan BLK merujuk pada kebutuhan pasar kerja, serta tersertifikasi profesi.
(** Artikel ini merupakan kerja sama Kemenaker dengan Suara.com)
