CSIS Dorong Indonesia Dekati Militer Myanmar

Suara.com - Direktur Center of Strategic and International Studies Philips Jusario Vermonte mendorong pemerintah Indonesia mendekati militer Myanmar agar menghormati hak asasi manusia. Hal ini menyusul pembunuhan melampaui batas hukum yang dituduhkan kepada militer Myanmar terhadap warga Rohingya di kawasan Rakhine.

"Pemerintah harus melakukan pendekatan dengan militer Myanmar untuk memasukkan pemahaman untuk menghormati HAM agar mereka tidak lagi menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan konflik," kata Philips di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (3/9/2017).

Menurut Philips Indonesia memiliki peluang yang besar untuk ikut menyelesaikan krisis kemanusiaan yang terjadi di Myanmar. Indonesia, katanya, memiliki kedekatan dengan Myanmar.

"Ini kan masalah transisi politik, Indonesia juga pernah mengalaminya saat tahun 98. Jadi Indonesia sangat tepat untuk membantu menyelesaikan permasalahan ini. Salah satunya dengan memasukkan paham penghormatan kepada HAM seperti yang pernah dilakukan ke tentara Indonesia," katanya.

Philips juga mendorong negara-negara di ASEAN ikut membantu menangani krisis kemanusiaan di Myanmar.

Menurut Philips harus segera dilakukan pertemuan darurat ASEAN, mengingat korban sipil di Myanmar terus berjatuhan.

"Semua pihak saat ini harus fokus untuk hentikan segera kekerasan yang terjadi di Rakhine. Tekanan yang kuat harus diberikan kepada pihak militer Myanmar yang secara de facto memegang kendali pemerintahan Myanmar. Agar kejadian ini tidak dialami oleh negara lain," katanya.

Amnesty International Indonesia

Amnesty International Indonesia mendesak pemerintah Indonesia aktif ikut menyelesaikan krisis kemanusiaan di Myanmar.

Amnesty International melaporkan di tahun 2016, militer Myanmar melakukan banyak sekali pelanggaran HAM terhadap muslim Rohingya.

Itu sebabnya, pemerintah Indonesia didorong tidak tinggal diam.

Direktur Amnesy International Usman Hamid mengatakan pemerintah Indonesia harus menempuh upaya diplomatik untuk memastikan korban dan para pengungsi bisa ditangani.

"Seharusnya pemerintah bisa segera mengambil tindakan diplomatik. Untuk memastikan bahwa masalah pengungsi bisa ditangani. Dan juga masalah-masalah kemanusiaan di sana bisa dihentikan," kata Usman Hamid.

Usman mengatakan Indonesia memiliki kedekatan dengan Myanmar.

"Sebenarnya dengan kita punya Ibu Retno, yang sudah memiliki kedekatan lah dengan Daw Suu Kyi, bisa jadi modal untuk pemerintah Indonesia mengkomunikasikan soal kejahatan HAM yang terjadi di Rohingya," kata Usman.

Amnesty International juga berharap agar pemerintah Indonesia mendesak pemerintah Myanmar mengizinkan Tim Pencari Fakta yang dibentuk Dewan HAM PBB pada Maret 2017 untuk mengungkap kebenaran, menuntut tanggungjawab para pelaku kejahatan HAM dan menjamin keadilan bagi para korban. [Dinda Shabrina]