Suara.com - Negara-negara ASEAN diminta untuk segera merespon krisis kemanusiaan etnis Rohingya yang tengah terjadi di Myanmar. Hal itu diungkapkan Direktur Eksekutif Amnesty International Usman Hamid.
Menurut Hamid, sudah terlalu banyak korban sipil berjatuhan, terutama anak-anak dan perempuan, sehingga kondisi tersebut tidak bisa dibiarkan.
"Seharusnya, ASEAN memberikan bantuan diplomasi sebagai persatuan bangsa-bangsa se-Asia Tenggara. Karena itu (Myanmar) ada di wilayah ASEAN," kata Usman dalam diskusi di kantor Amnesty Internasional, Jakarta Pusat, Minggu (3/9/2017).
Menurut Usman, tindak kekerasan yang telah berlangsung sudah puluhan tahun dan ini jelas masuk pelanggaran HAM berat. Sehingga perlu kerjasama dengan lembaga internasional untuk menyelesaikan permasalahan ini.
"Kalau tidak ada dorongan untuk menyelesaikan permasalahan ini, maka korban akan semakin banyak. Ini sudah sangat darurat kemanusiaan," ujarnya.
Dilansir Reuters, sejak beberapa bulan terakhir, jumlah korban tewas Rohingya di Rakhine, Myanmar, mencapai lebih dari 1.000 orang. Dua badan PBB yang diwawancara Reuters di Cox Bazar--tempat pengungsian 70 ribu Rohingya di Bangladesh, menyebutkan mereka telah mengalami tindak kekerasan dari tentara dan polisi Myanmar.
Kekerasan terbaru yang melanda wilayah Rohingya dipicu penyerbuan sebuah pos kepolisian yang menewaskan 30 orang aparat. Serangan yang terjadi pada 25 Agustus tersebut kabarnya dilakukan oleh gerilyawan The Arakan Rohingya Salvation Army, atau ARSA.
Pemerintah Myanmar telah mengevakuasi sedikitnya empat ribu warga desa non-Muslim di tengah bentrokan yang berlangsung. Sementara ribuan Muslim Rohingya melarikan diri ke Bangladesh.
TERPOPULER
