Suara.com - Anggota Komisi III DPR Azis Syamsudin mengatakan informasi mengenai pengaduan masyarakat tentang korupsi ke KPK sering terungkap ke publik. Azis mengingatkan hal ini bisa merugikan kader partai yang diadukan, terutama yang sedang mempersiapkan diri mengikuti pilkada.
"Kadang kita ini pejabat negara pada saat dipanggil sekali (oleh KPK) beritanya bisa seminggu-dua minggu. Khususnya teman-teman kami yang pada saat pilkada," kata Azis dalam rapat kerja Komisi III dan KPK, Selasa (12/9/2017). "Ini kan belum masuk pro justisia. Harusnya kerahasiannya terjaga."
Wakil Ketua DPR Benny K. Harman mengaku pernah dirugikan ketika akan maju ke bursa pilkada Nusa Tenggara Timur pada 2013.
"Waktu saya maju sebagai calon lima tahun lalu, saya dipanggil tiba-tiba oleh KPK tidak ada pangkal ujungnya," kata Benny.
Padahal, kata Benny, posisinya ketika itu hanya diminta mengonfirmasi tentang pertemuannya dengan seseorang. Tetapi, informasi tentang pemanggilannya sudah menyebar kemana-mana.
Benny menyayangkan kalau KPK sampai sengaja dijadikan alat untuk menjatuhkan orang lain.
Wakil Ketua Komisi III dari Fraksi PDI Perjuangan Trimedya Pandjaitan juga meminta supaya proses hukum di KPK yang menyangkut calon kepala daerah agar disikapi secara lebih hati-hati.
"Dua periode lalu pernah kita sepakati, begitu seseorang ditetapkan jadi kepala daerah, maka dia tidak periksa lagi, sampai dia selesai dengan jabatannya, baru bisa," kata Trimedya.
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra Wenny Warouw mewanti-wanti jangan sampai informasi pengaduan ke KPK yang bocor kemudian digoreng lawan politik.
"Jangan sampai goreng menggoreng perkara calon itu," kata Wenny.
Wakil Ketua KPK Laode Syarief mengatakan akan membahas masalah ini di tingkat internal. Laode menekankan KPK selalu menginginkan suasana politik di Indonesia berlangsung damai.
"Tapi tolong bapak-bapak dicarikan calon yang paling bagus supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," kata Laode.
TERPOPULER
