Suara.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengimbau para pengembang perumahan untuk lebih memperhatikan kebutuhan rumah di kalangan menengah ke bawah, yaitu masyarakat yang membutuhkan rumah subsidi. Hal tersebut diungkapkan Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Syarif Burhanuddin, dalam "BTN Golden Property Awards (GPA) 2017", di Dian Ballroom, Kompleks Ciputra World, Karet, Jakarta Pusat, Senin (11/9/2017).
Menurutnya, kebutuhan perumahan (backlog) yang berjumlah 11,4 juta unit, sekitar 60 persennya merupakan kalangan menengah yang perlu dibantu pemerintah melalui skema subsidi KPR FLPP.
“Dari 11.4 juta unit backlog, 20 persen sifatnya komersial dan tidak memerlukan subsidi pemerintah, sedangkan 20 persen merupakan kalangan bawah yang sifatnya memerlukan bantuan sosial, karena diberi kredit berapapun tidak mampu membeli rumah. Bantuan dari pemerintah bersifat sosial. Kemudian, 60 persen lainnya merupakan kalangan menengah yang memerlukan bantuan subsidi,” terang Syarif.
Ia juga menyatakan, betapa masyarakat kalangan menengah ke bawah, dengan gaji Rp 4 juta per bulan, sulit menyisihkan uang muka untuk membeli rumah.
“Dengan adanya kebijakan pemerintah, yaitu uang muka 1 persen, tentu sangat meringankan, karena secara psikologis masyarakat merasa mampu,” lanjutnya.
Dalam sesi talkshow yang dipandu oleh Najwa Shihab, menghadirkan narasumber dari kalangan properti dan perbankan, antara lain Presiden Direktur PT Intiland Development, Hendro S Gondokusumo, Chairman Jababeka Group, Setyono Djuandi Darmono, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara, Maryono, Presiden Direktur PT PP Properti, Taufik Hidayat, dan Presiden Direktur PT PP (Persero) Tbk, Tumiyana.
Maryono, dari sisi perbankan menyatakan, 2017 merupakan momentum pertumbuhan properti, dimana kredit properti pada Juli 2017 tumbuh sebesar 13,9 persen. Jumlah ini naik dibandingkan pada Juni 2017 yang hanya sebesar 12,1 persen.
Tahun ini dianggapnya tepat untuk memangkas backlog rumah dan pengembang perlu lebih memberi perhatian pada kelas menengah ke bawah.
Dari sisi pengembang, James Riady mengungkapkan, perlunya dukungan pemerintah dalam hal kemudahan dan percepatan perizinan, sehingga pengembang merasa nyaman berinvestasi untuk mendukung program Satu Juta Rumah. Menanggapi hal tersebut, Syarif menegaskan bahwa saat ini, pemerintah terus mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang memberikan kemudahan bagi pengembang, seperti lahirnya paket 13, dan beberpa peraturan pemerintah yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mempermudah perizinan.
“PUPR, beberapa saat yang lalu juga memberikan penghargaan kepada pemda yang memberikan kemudahan perizinan, dimana prosesnya dapat diselesaikan dalam 6,5 jam. Kalau semua pengembang seperti itu, pasti akan memberikan nilai plus pada pengembang,” jelas Syarif.
Syarif juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, pengembang, dan bank, sebagai penyalur KPR untuk menjadikan properti di Indonesia menjadi lebih baik.
Pada gelar BTN Golden Property Awards (GPA) 2017 tersebut, BTN dan Indonesia Property Watch menyerahkan penghargaan kepada para pengembang terbaik dengan penilaian dari aspek realisasi kredit perumahan rakyat (KPR) sepanjang 2016, kualitas kredit, dan penyelesaian administratif, dan kualitas bangunan. Penghargaan yang diberikan meliputi beberapa kategori, baik pengembang subsidi maupun non subsidi.
(** Artikel ini merupakan kerja sama Kementerian PUPR dan Suara.com)
TERPOPULER
