Kehadiran pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, pada Rabu (13/9/2017), merupakan rangkaian dari safari ke partai politik.
Selain ke Demokrat, hari ini, pimpinan KPK juga ke kantor Partai Nasional Demokrat. Sebelumnya, mereka ke kantor PKB dan Gerindra.
Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menjelaskan tujuan safari untuk membahas sistem integritas partai.
"Tujuannya hanya satu karena memang kebetulan KPK itu telah melakukan beberapa kajian tentang sektor politik, karena kita tahu ada beberapa permasalahan di sektor politik," kata Basaria di acara diskusi bertema Sistem Integritas Partai Politik di kantor DPP Demokrat.
Survei menunjukkan partai merupakan lembaga yang tidak dipercaya lagi oleh masyarakat. Setelah partai, baru lembaga DPR dan DPRD yang tidak dipercaya publik.
"Ini adalah hasil survei Indikator Politik Indonesia tahun 2016, kemudian DPR dan DPRD berada dalam tiga besar, lembaga yang dipersepsikan korup juga," kata Basaria.
Basaria mengatakan merosotnya nilai partai di mata masyarakat turut mempengaruhi tingkat partisipasi dalam pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan anggota legislatif.
Basaria menunjukkan pada pemilu tahun 2015, dimana tingkat partisipasi masyarakat hanya sekitar 64 persen. Angka tersebut lebih rendah dari yang ditargetkan, di atas 75 persen.
"Kenapa KPK punya pemikiran harus ikut dan mengajak seluruh partai didalam hal ini, karena maraknya korupsi di sektor politik," kata Basaria.
Selain ke Demokrat, hari ini, pimpinan KPK juga ke kantor Partai Nasional Demokrat. Sebelumnya, mereka ke kantor PKB dan Gerindra.
Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menjelaskan tujuan safari untuk membahas sistem integritas partai.
"Tujuannya hanya satu karena memang kebetulan KPK itu telah melakukan beberapa kajian tentang sektor politik, karena kita tahu ada beberapa permasalahan di sektor politik," kata Basaria di acara diskusi bertema Sistem Integritas Partai Politik di kantor DPP Demokrat.
Survei menunjukkan partai merupakan lembaga yang tidak dipercaya lagi oleh masyarakat. Setelah partai, baru lembaga DPR dan DPRD yang tidak dipercaya publik.
"Ini adalah hasil survei Indikator Politik Indonesia tahun 2016, kemudian DPR dan DPRD berada dalam tiga besar, lembaga yang dipersepsikan korup juga," kata Basaria.
Basaria mengatakan merosotnya nilai partai di mata masyarakat turut mempengaruhi tingkat partisipasi dalam pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan anggota legislatif.
Basaria menunjukkan pada pemilu tahun 2015, dimana tingkat partisipasi masyarakat hanya sekitar 64 persen. Angka tersebut lebih rendah dari yang ditargetkan, di atas 75 persen.
"Kenapa KPK punya pemikiran harus ikut dan mengajak seluruh partai didalam hal ini, karena maraknya korupsi di sektor politik," kata Basaria.
