Suara.com - Gubernur Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengakui belum mampu menjalankan seluruh program yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2012-2017. RPJMD itu sebelumnya disusun Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
"Kalau RPJMD yang sudah bisa terlaksana memang belum sempurna, masih belum bisa 100 persen," ujar Djarot di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (14/9/2017).
Djarot dilantik sebagai gubernur Jakarta 15 Juni 2017 menggantikan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang tersandung masalah hukum penodaan agama. Masa kerja dia hanya empat bulan.
Meski begitu, Djarot tetap bakal berusaha menyelesaikan sebagian janji kampanye Jokowi-Ahok saat masa kampanye di Pilkada Jakarta tahun 2012 lalu.
Salah satu target yang sulit dicapai Djarot tahun ini adalah membangun 10.000 unit rumah susun sederhana sewa.
"Salah satunya penyediaan rusun itu belum tercapai. Dari target kami 10.000 baru terealisasi 6.000 berapa unit gitu," ungkapnya.
Tidak hanya rusunawa, Djarot mengatakan target awal pembangunan fisik Mass Rapid Transit fase I rute Lebak Bulus-Bundaran HI rampung tahun ini tak tercapai. "Kami terkendala pengadaan lahan di Fatmawati," imbuhnya.
Selanjutnya, program normalisasi sungai juga menjadi kendala. Menurut Djarot pekerjaan yang belum bisa dikerjakan pemetintah Jakarta secara tuntas itu karena persoalan sengketa lahan di Bidaracina, Jakarta Timur.
Baca Juga: Ditangkap, Politikus Golkar Indra Piliang Belum Jadi Tersangka
"Karena persoalan masalah pengadaan lahan," kata politikus PDIP tersebut.
