(Pemimpin) Myanmar Aung San Suu Kyi disebut-sebut sedang berupaya mencari bantuan untuk daerah-daerah berpenduduk Muslim Rohingya di Myanmar yang terkena dampak kekerasan.
Kabar itu disampaikan Ketua Mayoritas Senat Amerika Serikat Mitch McConnell, Kamis (14/9/2017), setelah ia berbicara dengan Suu Kyi.
Suu Kyi sepakat bahwa ada kebutuhan mendesak dan perlu peningkatan akses bagi bantuan kemanusiaan di daerah itu, terutama dari Palang Merah Internasional, dan dia menyampaikan bahwa dirinya sedang mengupayakan itu.
McConnell berasal dari Partai Demokrat, yang para anggotanya mendominasi jumlah kursi di Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat. Ia sebelumnya berkali-kali melontarkan kritik terhadap sebuah resolusi yang diajukan di Senat AS, yang berisi desakan agar Suu Kyi berbuat lebih untuk penduduk minoritas etnis Rohingya Myanmar.
McConnell telah selama bertahun-tahun memiliki ikatan dekat dengan Suu Kyi. Ia mengatakan bahwa Suu Kyi, sang pemenang hadiah Nobel dan pada faktanya merupakan pemimpin pemerintahan di Myanmar, menyampaikan kepada dirinya dalam pembicaraan hari Rabu bahwa pelanggaran hak asasi manusia perlu diperhatikan.
Serangan yang dilakukan oleh milisi Rohingya terhadap pos-pos keamanan bulan lalu memicu militer untuk melancarkan operasi.
Operasi militer telah membuat setidaknya 400 orang tewas, lebih dari 6.800 rumah hancur dan sekitar 400.000 warga Muslim Rohingya lari menyelamatkan diri ke Bangladesh.
Suu Kyi telah menjadi sasaran kritik yang dilontarkan para sosok sesama penerima hadiah Nobel serta para pemimpin agama di seluruh dunia karena dianggap tidak mengecam pelanggaran HAM terhadap warga Rohingya saat militer melancarkan serangan hebat, sebagai balasan atas serangan oleh para warga militan dari kalangan Rohingnya.
Perserikatan Bangsa-bangsa pada Kamis meminta bantuan besar-besaran bagi hampir 400.000 warga Rohingya yang mengungsi ke Bangladesh. Ada kekhawatiran bahwa jumlah itu akan terus meningkat jika Myanmar tidak mengakhiri keadaan, yang disebut para pengecam sebagai "pembersihan etnis". (Antara)
Baca Juga: Kasus Rohingya Tak Lepas dari Reformasi Politik Masa Lalu
