PBB: Pemerintah Myanmar Lakukan Pembersihan Etnis Rohingya

Suara.com - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Antonio Guterres pada Rabu (13/9/2017) mengakui bahwa warga Rohingya yang beragama Islam telah menjadi korban pembersihan etnis oleh pemerintah Myanmar.

Berbicara dalam sebuah jumpa pers jelang pertemuan Dewan Keamanan PBB di New York, Amerika Serikat, Gutteres mendesak agar pemerintah Myanmar menghentikan kekerasan terhadap warga sipil Rohingya di negara bagian Rakhine.

"Saya mendesak otoritas Myanmar untuk menghentikan aksi militer, menghentikan kekerasan, menegakkan hukum, dan mengakui hak untuk pulang (dari pengungsian) dari semua warga yang telah meninggalkan negara itu," kata Gutterres.

Ketika ditanya wartawan apakah ia sepakat bahwa warga Rohingya telah menjadi korban pembersihan etnis di Myanmar, Gutteres menjawab jelas.

"Ketika sepertiga populasi Rohingya harus melarikan diri dari negeri itu, apa lagi kata yang paling tepat untuk menggambarkannya?" ujar Gutteres.

Aksi militer Myanmar, menyusul sejumlah serangan terhadap pos militer oleh kelompok militan Rohingya pada akhir Agustus lalu, telah menyebabkan 380.000 warga sipil mengungis ke Banglades.

Dalam kesempatan itu Gutteres juga mendesak pemerintah Myanmar untuk menjamin pengiriman bantuan kemanusiaan ke wilayah negara bagian Rakhine yang mayoritas didiami oleh warga Rohingya.

Sekitar 1,1 juta warga Rohingya telah mengalami diskriminasi di Myanmar selama bertahun-tahun. Mereka bahkan tak diakui sebagai warga negara oleh pemerintah, meski mereka telah hidup selama beratus-ratus tahun di wilayah tersebut.

Gutteres sendiri mendesak pemerintah Myanmar untuk memberikan status kewarganegaraan kepada warga Rohingya, sehingga mereka bisa hidup secara normal.

Dewan Keamanan PBB sendiri telah menggelar pertemuan tertutup untuk membahas situasi dan kondisi warga Rohingya atas permintaan pemerintah Inggris dan Swedia.

Pertemuan itu diharapkan akan menghasilkan kesepakatan agar PBB merespon krisis tersebut, meski diperkirakan bahwa Rusia dan Cina, dua sekutu Myanmar, akan menolak rencana tersebut. (AFP)