REGIONAL:
Suara.com - Kebijakan Presiden Filipina Rodrigo Duterte yang dinilai represif dan fasistik, membuat banyak kaum muda negeri tersebut bergabung dengan Partai Komunis Filipina (PKF).
Bahkan, seperti dilansir Davao Today, Kamis (21/9/2017), tak jarang kaum muda Filipina yang bergabung dengan sayap militer PKF, yakni New People’s Army (NPA; Tentara Rakyat Baru).
Juru Bicara Front Demokrasi Nasional Filipina (NDFP), Rubi Del Mundo, mengatakan kampanye perang melawan bandar narkoba dan penerapan darurat perang di Mindanao oleh Duterte menjadi alasan kaum muda bergabung dengan PKF/NPA.
Untuk diketahui, National Democratic Front Philippine sendiri adalah aliansi partai-partai politik, organisasi massa, individu, agamawan, yang berhaluan kiri dan nasionalis.
“Kebijakan Duterte yang fasistik dan melanggar HAM memicu kaum muda, pekerja, dan pedagang kecil yang idealis bergabung dalam NPA atau gerakan bawah tanah. Mereka ingin melawan kediktatoran Duterte yang meniru rezim Ferdinand Marcos dulu,” tutur Rubi.
Dalam sepekan terakhir, aksi-aksi massa yang diikuti ribuan orang digelar di berbagai kota maupun pedesaan Filipina. Mereka berdemonstrasi menentang Duterte yang dinilai membangun tatanan kediktatoran seperti era Marcos.
Rubi mengungkapkan, sejak Mei 2017, sedikitnya 68 kasus pelanggaran HAM yang terdokumentasikan. Pelanggaran HAM itu dilakukan oleh militer, paramiliter, dan pasukan polisi terhadap masyarakat adat Moro.
"Duterte yang disokong militer Amerika Serikat, melakukan aksi militer ofensif ditujukan kepada kaum tani, masyarakat adat Lumad dan warga Muslim Moro. Rakyat, tak bakal membiarkan Duterte semakin sewenang-wenang dengan retorika populistiknya,” tandas Rubi.
Sementara seperti dilansir dari Rappler.com, Jumat (22/9), gerakan perlawanan terhadap Duterte tak hanya dilakukan oleh kaum komunis.
Bahkan, ribuan kaum agamawan dan umat gereja Katolik Filipina juga turut serta dalam demonstrasi massa yang diinisiasi banyak organisasi prodemokrasi.
Pada Kamis lalu, ribuan umat gereja melakukan aksi jalan kaki ke Taman Jose Rizal, menuntut Duterte menyudahi perang melawan bandar narkotik dan penerapan darurat militer di Mindanao.
"Kami ingin menyuarakan keinginan rakyat, kepalan tangan kami melawan Duterte yang kembali menerapkan darurat militer era Marcos," tegas Jonash Joyohoy, pendeta Gereja Aglipayan.
Sementara pastor Junwel Bueno dari Persatuan Gereja Yesus Filipina menegaskan, dua kebijakan represif Duterte itu merupakan bentuk pelanggaran HAM paling brutal pada era pasca-Marcos.
"Tak boleh lagi ada darurat militer! dan tirani tak lagi mendapat tempat di negeri kami, amin! Kami turun ke jalan karena mengetahui bahwa Tuhan ingin melindungi kehidupan dan martabat manusia," tegasnya.
TERPOPULER