Suara.com - DPP Partai Golkar merekomendasikan meminta Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto mundur dan menunjuk pelaksana tugas pengganti dirinya. Hal ini merupakan hasil dari rapat pleno DPP Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Senin (25/9/2017).
Ketua Koordinator Bidang Kepartaian DPP Golkar Kahar Muzakir mengatakan hasil rekomendasikan ini sudah disampaikan kepada Novanto lewat Ketua Harian Golkar Nurdin Halid dan Sekjen Golkar Idrus Marham menjadi penyampai aspirasi.
Kini, tinggal menunggu tanggapan dari Novanto tentang hasil rekomendasi ini. Novanto sendiri terakhir dikabarkan masih dirawat di RS Premier Jatinegara setelah dioperasi kateterisasi jantung beberapa waktu lalu.
"Kita menunggu dari Pak Novanto. Lah kan kewenangan Pak Novanto kalau pun dia bilang saya tidak mau menununjuk Plt, itu kewenangan dia juga," kata Kahar di DPR, Jakarta, Selasa (26/9/2017).
Kahar menerangkan, alasan rekomendasi pleno ini meminta Novanto mundur adalah karena terjadi penurunan elektabilitas Partai Golkar setelah Novanto menjadi tersangka dalam kasus e-KTP.
"Intinya kira-kira ada penurunan elektabilitas faktor penyebabnya karena tersandera kasus e-KTP, oleh karena itu mereka berharap Pak Novanto mengundurkan diri," ujarnya.
DPP Golkar menjadwalkan menggelar rapat pleno lagi, Kamis (28/9/2017). Kahar mengatakan agenda rapat pleno itu adalah untuk mendengarkan jawaban dari Novanto.
Selain membahas jawaban dari Novanto, Kahar menambahkan rapat pleno Kamis juga akan membicarakan agenda rapat kerja nasional Golkar pada Oktober.
