Enam Tuntutan Para Buruh Tani kepada Pemerintah

Suara.com - Ratusan massa gabungan dari berbagai aliansi tani berdemonstrasi dalam peringatan Hari Tani Nasional, Rabu (27/9/2017), di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat.

Koordinator Umum Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) Dewi Kartika mengatakan ada enam tuntutan para tani kepada pemerintah. Pertama, segera meluruskan pelaksanaan reforma agraria yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Pasal 33, UUPA 1960 dan Tap MPR No XI/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

"Reforma agraria bertujuan mengurangi ketimpangan, menyelesaikan konflik agraria, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat," kata Dewi di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (27/9/2017).

Kedua, Presiden Joko Widodo dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diminta untuk meninjau ulang dan melakukan koreksi terhadap undang-undang serta peraturan pelaksanaannya yang terbukti tidak sejalan dengan konstitusi dan Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960.

"Presiden (agar) segera mengambil langkah tegas untuk menyelesaikan konflik agraria yang terjadi di seluruh Indonesia, itu tuntutan kami yang ketiga," ujar Dewi.

Kemudian keempat, pemerintah diminta dapat mengusut tuntas praktek-praktek korupsi di bidang agraria, khususnya di sektor perkebunan, kehutanan, dan pertambangan yang telah menyebabkan perampasan tanah, kerusakan lingkungan dan konflik agraria.

"Kami inginkan pula moratorium izin baru di sektor perkebunan, kehutanan dan pertambangan, serta melakukan review dan penertiban terhadap izin-izin lama yang terbukti melanggar hukum, serta melakukan penegakan hukum terhadap korporasi pelanggar HAM dan pelaku perusak lingkungan," ujar Dewi.

Tuntutan terakhir, para buruh tani meminta Presiden Jokowi untuk mendorong agar perusahaan-perusahaan pertanian dan perkebunan diarahkan kepada sektor hilir atau niaga industri pengolahan pasca-panen dan pengembangan teknologi.

"Sementara tanah-tanah pertanian dan perkebunan dimiliki oleh rakyat dan koperasi petani," ujar Dewi.