REGIONAL:
Suara.com - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nasir Djamil menilai pengiriman senjata untuk Brimob Polri harus diusut. Salah satunya, perusahaan swasta sebagai pengimpor, PT Mustika Duta Mas harus muncul ke publik.
"Menurut saya memang harus ada kejelasan. PT Mustika Duta Mas itu siapa pemiliknya. Kenapa dia bisa melakukan pekerjaan itu. Kenapa dia bisa lelang dan sebagainya," kata Nasir di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (3/10/2017).
Menurut Nasir, persoalan ini perlu dijelaskan kepada publik seterang-terangnya. Sebab jika tidak, maka akan menjadi polemik tersendiri di masyarakat dan akan mengurangi kepercayaan publik terhada Polri.
"Ini kan bagian dari transparansi dan akuntabilitas. Jadi menurut saya perlu untuk menyatakan kepada publik bahwa kami patut untuk dipercaya," kata Nasir.
"Tanpa ada transparansi dan akuntabiltas, publik sepertinya tidak bisa begitu mempercayai soal impor senjata yang akan dipergunakan oleh Kepolisian," Nasir menambahkan.
Nasir menyatakan akan menanyakan terkait status PT Mustika Duta Mas saat Komisi III rapat kerja bersama Kapolri.
"Kita konfirmasi soal perusahaan yang katanya alamatnya itu belum diketahui. Kemudian juga orang-orangnya. Saya pikir tidak ada jalan lain selain harus disampaikan secara transparan," tutur Nasir.
Masyarakat harus diyakinkan bahwa senjata yang diimpor dari Bulgaria itu benar-benar akan digunakan oleh Polri. Bukan untuk kelompok lain yang pertanggungjawabannya tidak diatur dalam perundang-undangan.
"Artinya bukan untuk orang lain. Karena kalau itu yang terjadi, artinya ini memang ada yang tidak beres dalam manajemen pembelian senjata di negeri ini," kata Nasir.
Jumat (29/9/2017) pekan lalu, pesawat asal negara Ukraina tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Pesawat tersebut diketahui mengangkut senjata yang diimpor oleh PT Mustika Duta Mas yang akan didistribusikan ke Brimob Polri.
Senjata yang diketahui berjenis Arsenal Stand Alone Grenade Launcher (SAGL) itu berjumlah 280 pucuk serta ribuan butir peluru. Saat ini senjata-senjata tersebut tertahan di gudang Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Jawa Barat karena belum mendapat izin dari BAIS TNI.
TERPOPULER