Kontras menilai rentetan kegaduhan politik nasional yang kembali menyeret TNI dalam pusaran gelanggang politik tersebut tidak terlepas dari lemahnya peran sipil dalam upaya pengawasan.
“Dalam hal ini, minimnya upaya koreksi serta evaluasi yang dilakukan oleh Komisi I DPR RI sebagai perwujudan kedaulatan rakyat serta gagalnya Presiden dalam menegakan simbol supremasi sipil, tak pelak menjadi magnet kuat yang menyeret TNI kedalam pusaran politik,” tulis Kontras.
