Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengakui, bahwa indeks demokrasi selama tiga tahun Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kall turun. Dari 73,04 persen pada 2015 turun jadi 72,82 persen 2016 dan 70,09 persen pada 2017.
Dia mengatakan turunnya indeks demokrasi itu tak lepas dari efek konflik Pilkada di beberapa daerah.
"Biasanya indikator ini muncul karena ada Pilkada dan Pemilu. Perbandingan antara pemilu ke pemilu ini yang secara fluktuatif akan membangun skor," kata Wiranto dalam konfrensi pers tentang Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi-JK di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Kamis (19/10/2017).
Dia menjelaskan, dalam mengukur indeks demokrasi ada 26 item dan tak hanya menyangkut kinerja pemerintah namun juga tentang keterlibatan masyarakat sebagai aktor. Meski begitu, partisipasi masyarakat dalam memilih meningkat.
"Tapi dari sisi partisipasi pemilih meningkat, dari 69,2 persen di tahun 2016, menjadi 74,5 persen di 2017," ujar dia.
Selain itu, Wiranto menuturkan, stabilitas merupakan dasar bagi pemerintah untuk melakukan pembangunan dan pada ujungnya untuk menyejahterakan serta memberikan keadilan bagi masyarakat. Dia mengklaim stabilitas keamanan dan politik cukup baik dalam tiga tahun pemerintahan ini.
"Untuk bisa membangun perlu ada stabilitas, politik, keamanan, dan hukum. Secara umum dalam tiga tahun ini stabilitas cukup baik," kata dia.
Dia menambahkan, sejak reformasi 1998 pergantian dari rezim orde baru, Indonesia terus membangun demokrasi.
"Demokrasi kita sedang bergerak, dan Pemerintah Jokowi-JK ingin menata demokrasi sebaik-baiknya. Kini konteks demokrasi Indonesia dalam kategori sedang," ujar dia.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menambahkan, turunnya indeks demokrasi tahun ini karena faktor isu Sara dan hoax di konflik Pilkada.
"Yang turun itu DKI dan Sumatera Barat karena isu SARA dan hoax. Indeksnya memang turun, tahun depan bisa pulih," kata dia.
TERPOPULER
