Pada 2018, Kementerian PUPR Bangun 19 Jembatan di NTT

Suara.com - Untuk mendukung pengembangan wilayah perbatasan Nusa Tenggara Timur (NTT), pada 2018, Direktorat Jenderal Bina Marga (DJBM) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun 19 jembatan baru dan melanjutkan pembangunan jalan perbatasan.

“Total kebutuhannya ada 27 jembatan, dengan total panjang 1.744 meter. Jembatan yang dibangun pada 2017 ada empat, dan tahun depan rencananya akan dibangun 19 jembatan,” tutur Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 4.5 Pembangunan Jalan Sabuk Merah Perbatasan PJN Wilayah II NTT DJBM Kementerian PUPR, Muhamad Edwin, Jakarta, Senin (6/11/2017).

Edwin mengatakan, jembatan tersebut nantinya akan dibangun di jalan perbatasan sepanjang 176,19 km, yang membentang dari Motamasin ke Motaain, atau yang dikenal dengan istilah "Sabuk Merah Sektor Timur". Total anggaran pembangunan 27 jembatan tersebut sebesar Rp558 miliar, yang dimulai pada 2017 dan rencananya selesai pada 2019.

Jembatan yang dibangun juga termasuk jembatan Motaain, yang berada tepat di batas negara yang menghubungkan wilayah Indonesia dengan Timor Leste.

“Sebelumnya pada 2017, kami membangun jembatan di Motamasin dengan anggaran Rp11 miliar, yang dikerjakan selama 8 bulan, dengan panjang 35 meter. Untuk Motaain hampir sama, panjangnya 30 meter,” tambah Edwin.

Selain Motamasin, jembatan yang dibangun pada 2017 diantaranya jembatan Haliwen (Waeutu), Sungai Pos Lookeu (Motamasin-Laktulus-Dafala), dan Fatumatak.  Sementara itu, dari 176,19 km jalan Sabuk Merah Sektor Timur masih terdapat 21,6 km jalan yang belum terbuka.

Edwin mengatakan, pada November ini, pekerjaannya akan segera dilakukan lelang dini dan ditargetkan pada 2018, jalan dari Motamasin hingga Motaain telah terbuka seluruhnya, walau sebagian belum teraspal.

“Pekerjaan perbatasan tersebut dilaksanakan sejak 2015. Pekerjaannya sendiri bervariasi, ada pengaspalan, pelebaran dan pembukaan jalan baru. Sekitar 40 persen diantaranya memang membuka jalan baru, yang sebelumnya hanya berupa jalan yang hanya dapat dilalui sepeda motor,” tambah Edwin.

Menurutnya, dalam pelaksanaannya, pekerjaan jalan di daerah perbatasan tidak menemui kendala yang berarti.

“Sejak perencanaan dan studi, kami melakukan dialog dengan tokoh masyarakat dan mereka mendukung penuh. Mereka memang membutuhkan, terbukti dalam 2 tahun terakhir mobilitas masyarakat mengalami peningkatan,” ujarnya.

Sebagai informasi, selain sektor timur, pembangunan juga dilaksanakan di jalan perbatasan Sabuk Merah Sektor Barat, di daerah Timor Tengah Utara, dengan panjang jalan sekitar 130,88 km dan 12 jembatan. Selain membangun jalan perbatasan, Kementerian PUPR juga membangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu, yakni PLBN Motaain di Kabupaten Belu dan PLBN Motamassin di Kabupaten Malaka, yang telah diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo.

Dalam 2 tahun terakhir, mobilitas masyarakat Indonesia maupun Timor Leste di kawasan perbatasan meningkat. Hal ini terlihat dari penambahan penerbangan dari dan menuju Atambua maupun Kupang.

Pembangunan jalan yang diharapkan dapat meningkatan sektor pariwisata pun mulai memperlihatkan hasilnya. Jika semula hanya ada satu hotel berbintang di Kupang, saat ini bertambah menjadi empat hotel. Dampak pembangunan jalan dan PLBN juga dirasakan oleh salah seorang petani di Kabupaten Malaka, yang berbatasan dengan Timor Leste, Aris Seantufahik.

Ia mengatakan, sekarang dapat dengan mudah membawa hasil pertanian menuju ke Timor Leste untuk dijual di sana.

“Sekarang sudah ada gedung (PLBN) dan jalan juga bagus. Penjualan pun meningkat. Biasanya kirim bawang merah ke pasar-pasar di daerah perbatasan atau Timor Leste,” katanya.