Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan memutuskan, lima Badan Usaha Milik Daerah tidak diberi Penyertaan Modal Daerah (PMD) pada 2018. Lima BUMD itu adalah Jakarta Tourisindo, PD Pembangunan Sarana Jaya, PD Dharma Jaya, Food Station, dan Askrida.
Atas hal itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahudin Uno mengklaim, para direksi lima BUMD mendukung kebijakan tersebut.
"Dari lima BUMD kemarin mendukung secara full, bahwa mereka harus mandiri. Mereka kemarin bertemu saya dan (bilang) Alhamdulillah Pak dengan begini kami bisa lebih mandiri," kata Sandi di Balai Kota, Rabu (15/11/2017).
Menurut dia, lima BUMD tanpa suntikan dana melalui PMD itu akan mendorong perusahaan daerah tersebut lebih profesional dan berkembang. Berdasarkan pengakuan direksi BUMD tersebut, kata dia, dengan diberikan modal oleh pemerintah justru mereka merasa terbebankan karena ada penugasan dan lain sebagainya.
"Alhamdulillah saya dulu di dunia usaha mendorong perusahaan-perusahaan di bawah kepemimpinan saya mandiri, dan begitu mereka diberi keleluasaan bisa lebih profesional serta berkembang besar. Jadi kita harapkan BUMD-BUMD kita ini champions," ujar dia.
Dia menambahkan, kelima BUMD tersebut setuju PMD-nya distop, dan dialihkan guna program program pengentasan kemiskinan.
"Mereka semua mendukung kebijakan pemerintah untuk memfokuskan anggaran kita pada kaum yang marjinal, kaum yang sekarang terkalahkan," kata dia.
Sebagaimana diketahui, Gubernur Anies Baswedan memangkas PMD untuk lima BUMD karena berkurangnya anggaran tahun 2018 sebesar Rp2,5 triliun. Selain penghapusan PMD lima BUMD itu, Pemprov juga mengurangi PMD PT Jakpro terkait proyek LRT Dase II sebesar Rp1,2 triliun. PT Jakpro juga akan diminta mengembalikan dana revitalisasi Palyja sebesar Rp650 miliar beserta bunganya.
Baca Juga: Dana Operasional Ketua RT dan RW Naik, Sandiaga Ingat Ayahnya
