Pelanggaran kedua yang dianggap dilakukan Yunadi adalah, melaporkan dua orang pemimpin KPK—Agus Rahardjo dan Saut Situmorang—dan dua orang penyidik lembaga itu, yakni Aris Budiman serta Ambarita Damanik, karena diduga tidak patuh terhadap perintah pengadilan.
Kurnia mengatakan, argumen itu coba dibangun oleh tim kuasa hukum Novanto berdasarkan putusan praperadilan yang telah menggugurkan status tersangka Novanto.
Padahal, lanjut dia, sudah jelas tertera dalam Pasal 2 Ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan.
Pasal itu disebutkan, “pemeriksaan praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formal yaitu apakah ada sedikitnya dua alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara.”
Selain itu, pada ayat 3 dalam pasal yang sama disebutkan, putusan praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, tidak menggugurkan kewenangan penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi.
Penetapan kembali yang bersangkutan sebagai tersangka, bisa dilakukan setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti baru yang sah, dan berbeda dengan alat bukti sebelumnya.
"Jadi sudah jelas dasar argumen pelaporan tim kuasa hukum Novanto ke Kabareskrim sudah dapat dikategorikan sebagai tindakan obstruction of justice," tutur Kurnia.
"Maka dari itu, kami Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi menuntut agar KPK segera melakukan penyelidikan atas dugaan obstruction of Justice," tegasnya.
Menurut dia, Pasal 21 UU Tipikor sebenarnya sudah mengakomodasi KPK agar bisa menindak pelaku yang mencoba menghalang-halangi proses hukum tindak pidana korupsi.
"Ini menjadi penting agar proses penanganan perkara korupsi KTP elektronik dapat berlangsung tanpa ada gangguan dari pihak mana pun," tandasnya.
TERPOPULER
