Suara.com - Mantan Komisioner KPK Bibit Samad Rianto menilai wajar upaya gugatan praperadilan yang dilayangkan Ketua DPR Setya Novanto dalam kasus korupsi e-KTP yang ditangani KPK. Sebab hukum di Indonesia saat ini tengah mencari bentuk yang tepat.
"Nggak apa-apa, ini permainan hukum. Memang hukum kita sedang mencari bentuk. Bentuk hukum apa yang bagus, yang demokratis dan sebagainya," kata Bibit di Kantor DPP Partai Solidaritas Indonesia, Tanah Abang, Jakarta, Minggu (19/11/2017).
Namun, dia menyayangkan bila proses praperadilan ini menjadi tren dalam menghadapi masalah hukum. Sebab, katanya, hal ini nantinya akan membuat kerepotan tersendiri.
"Akhirnya kan yang repot penegak hukum. Setiap menersangkakan orang praperadilan. Bayangkan polsek segala macam penuh dengn praperadilan, kasihan penegak hukum," kata dia.
Novanto pernah jadi tersangka dalam kasus yang sama pada 17 Juli. Karena tidak terima, dia melakukan gugatan praperadilan atas penetapan tersangka itu pada 4 September.
Kemudian, Hakim tunggal Cepi memutuskan kalau pengadilan menerima sebagian gugatan itu dan memutuskan kalau penetapan tersangka Novanto tidak sah. Putusan itu dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 29 September.
Novanto mengumumkan lagi Novanto menjadi tersangka, Jumat (10/11/2017). Dia diduga menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau koorporasi dengan sangkaan melanggar Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 UU pemberantasan tindak korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP,
Lima hari berikutnya, Novanto mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang ini rencananya akan dipimpin oleh Hai Kusno dan digelar, Kamis (30/11/2017).
