REGIONAL:
Suara.com - Total dana Rancangan APBD Jakarta tahun 2018 yang disepakati pemprov dan DPRD setempat, yakni sebesar Rp77,1 triliun, disebut sebagai yang terbesar dalam empat tahun terakhir.
Wakil Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia DKI Jakarta Rian Ernest mengatakan, Gubernur dan Wakil Gubernur DKI, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, sebaiknya kembali mengevaluasi APBD tersebut.
"Mencermati lagi pos-pos anggaran, agar jangan sampai uang rakyat terpakai tidak jelas dan tidak efektif. Tentu belum terlambat. Pemerintah masih bisa menghitung kembali pos anggaran yang kurang prioritas, agar bisa mengurangi defisit anggaran yang masih dihadapi Jakarta," kata Rian melalui keterangan tertulis yang diterima Suara.com, Senin (20/11/2017).
Mantan staf Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bidang hukum itu meminta Anies dan Sandiaga untuk teliti dalam mengecek kesesuaian komponen, koefisiensi pengali, volume, dan harga satuan kebutuhan barang maupun jasa yang dianggarkan satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
Rian juga mengajak masyarakat untuk aktif mengawasi proses anggaran ini melalui laman daring resmi pemprov DKI: apbd.jakarta.go.id, dan memberikan masukan konstruktif bagi pemerintah lewat platform kawaljakarta.id.
"Tak ada yang salah untuk menjadi manusia yang lebih peduli. Demi Jakarta yang lebih baik," ujarnya.
Partai yang diketuai Grace Natalie ini aktif dalam mengawal anggaran DKI lewat platform berbasis data bernama kawaljakarta.id.
Rian menjelaskan, tim riset Kawal Jakarta aktif menelusuri setiap pos kegiatan tempat anggaran tersebut dialokasikan. Mulai dari satuan terbesar seperti program, hingga satuan terkecil seperti komponen dan harga satuan.
Berdasarkan penelusuran Kawal Jakarta, ditemukan salah satu kenaikan anggaran terbesar ada pada Sekretariat DPRD. Bagaimana rinciannya?
Sebelum masuk dalam fase pembahasan dengan anggota dewan, anggaran yang diajukan adalah sebesar Rp226,1 miliar. Saat rapat paripurna, anggaran melonjak menjadi Rp346,5 miliar.
"Lagi-lagi, nilai ini merupakan nilai terbesar yang diajukan sekretariat DPRD dalam tiga tahun terakhir," katanya.
Tahun 2016 lalu misalnya, anggaran sekretariat DPRD diketok dengan nilai Rp115, 05 miliar. Sedangkan, satu tahun lalu, pemprov sepakat menggelontorkan Rp129,3 miliar untuk kebutuhan anggota dewan. Anggaran yang turun untuk sekretariat DPRD lebih rendah dari perencanaan awal.
Beberapa pos yang signifikan naik dan memiliki potensi inefesiensi anggaran adalah senilai Rp107,7 miliar untuk kunjungan kerja, Rp620 juta untuk renovasi kolam, Rp542,8 juta untuk pemeliharaan kendaraan, dan Rp571 juta untuk pengelolaan website.
Selain itu terdapat mata kegiatan penunjang kehadiran rapat bagi pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp16 miliar yang baru muncul saat pembahasan dengan DPRD.
Karenanya, ia menilai APBD 2018 ini merupakan wujud “nota perdamaian” antara pemprov dan DPRD yang ketika era kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat kerap bersitegang mengenai dana anggaran.
"Sikap berdamai ini tak elok jika harus ditukar dengan penambahan pos-pos kegiatan yang berimbas pada semakin membengkaknya anggaran DKI," terangnya.
Menurut Rian, Pemprov DKI masih berpikir keras untuk mencari solusi defisit penganggaran tahun depan. Ditambah lagi, masih adanya tantangan besar bagi pemerintah Ibu Kota untuk mencapai target pendapatan yang dalam tiga tahun terakhir tak pernah sampai hasil maksimal.
"Namun, yang jauh lebih penting adalah masih banyak kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi seperti kestabilan harga kebutuhan bahan pokok, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan perumahan yang layak," tandasnya.
TERPOPULER