Ini Penilaian Ombudsman soal Layanan Publik 2017

Pebriansyah Ariefana, Dian Rosmala

Selasa, 05 Desember 2017 | 14:45 WIB
Ini Penilaian Ombudsman soal Layanan Publik 2017
Anggota Ombudsman RI Adrianus Meliala [suara.com/Maidian Reviani]

Momentum peningkatan zona hijau terjadi pada tahun 2016, dimana 10 Lembaga masuk dalam zona hijau dan hanya menyisakan 6 lembaga yang masuk ke zona merah dan zona kuning.

Di tahun 2017 ini, hanya 2 lembaga dari 6 Lembaga yang masuk ke dalam zona hijau, sisanya 4 lembaga kembali akan dinilai tahun 2018 karena belum masuk dalam zona hijau.

"Peningkatan nilai secara drastis terjadi di Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang mampu meroket nilainya pada 5 produk yang dinilai. Di tahun 2016 masuk di zona merah 51,75, di tahun 2017 ini mampu naik ke zona hijau 96,60. Peningkatan signifikan juga terjadi di Badan Narkotika Nasional yang sebelumnya di tahun 2016 masuk di zona kuning 57,50, tetapi pada 2017 ini berhasil masuk dalam zona hijau 99,50," kata Adrianus.

Penilaian Kepatuhan Provinsi

Tahun 2015 hanya ada 3 Pemerintah Provinsi yang berada pada zona hijau yaitu Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Kalimantan Barat. Pada tahun 2016, provinsi yang sebelumnya berada di zona kuning telah melakukan perbaikan yang dinilai cukup, sehingga mendapat predikat kepatuhan tinggi atau masuk ke dalam zona hijau di tahun lalu.

"Pada tahun 2017, 6 Pemerintah Provinsi masuk ke dalam zona hijau. Enam Pemerintah Provinsi tersebut adalah Pemprov Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Utara, DKI Jakarta dan Jawa Barat," ujarnya.

Peningkatan nilai maksimal terjadi pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan mengambil sampel sebanyak 1790 produk layanan, yang mendistribusikan proses pelayanan administratif perizinan dan non-perizinannya secara merata dari level paling atas sampai kelurahan.

"Pemprov DKI Jakarta masuk ke zona hijau di tahun 2017 ini 85,43 dari tahun sebelumnya di zona kuning 74,64. Kecenderungan enam pemerintah provinsi yang tahun ini masuk ke dalam zona hijau adalah pemerintah provinsi yang tahun sebelumnya masuk zona kuning," kata Adrianus.

Penilaian Kepatuhan Kabupaten

baca juga

Hasil observasi kepatuhan ORI pada tahun 2017 pada level Pemerintah Kabupaten bergerak relatif stagnan, di tahun 2016 jumlah Pemerintah Kabupaten yang masuk ke dalam zona hijau berjumlah 15 atau 17,65 persen dari total 85 Pemerintah Kabupaten yang menjadi objek kala itu.

Pada tahun 2017 kali ini terdapat 13 Pemerintah Kabupaten yang masuk dalam zona hijau atau 12,15 persen dari total 107 Kabupaten yang jadi objek penilaian saat ini.

Sebanyak 70 Pemerintah Kabupaten kembali menjadi objek penilaian di tahun ini. Karena belum masuk ke dalam zona hijau, ditambah 37 Kabupaten baru yang dijadikan objek penilaian tahun ini.

"Pemerintah Kabupaten Belitung Timur 96,36, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar 90,67 dan Pemerintah Kabupaten Pinrang 81,67 adalah 3 kabupaten yang baru dijadikan objek penilaian tahun ini tetapi langsung masuk dalam zona hijau. Sementara 10 Pemerintah Kabupaten lainnya yang masuk ke dalam zona hijau di tahun ini adalah Pemerintah Kabupaten yang masuk ke dalam zona kuning di tahun sebelumnya," kata Adrianus.

Penilaian Kepatuhan Kota

Pemerintah Kota menunjukkan perbaikan tingkat kepatuhan dalam pemenuhan standar pelayanan publik. Perbaikan penyediaan standar pelayanan publik oleh Pemerintah Kota yang memperoleh Predikat Kepatuhan Tinggi atau Zona Hijau dari sebelumnya berada pada tingkat 29,00 persen pada tahun 2016 menjadi 33,33 persen atau 15 Pemerintah Kota pada tahun 2017.

Pemerintah Kota yang masuk dalam zona merah di tahun ini dari yang semula 14,55 persen menjadi 17,78 persen atau 8 Pemerintah Kota di tahun ini, sisanya penurunan yang cukup signifikan pada faktor zona kuning yang menjadi anomali pada dua zona sebelumnya.

"Pemerintah Kota Payakumbuh 94,01 adalah objek penilaian baru di tahun 2017 ini yang langsung masuk ke dalam zona hijau, hal yang juga sangat positif ditunjukkan oleh Pemerintah Kota Jambi, di tahun 2016 masuk ke dalam zona merah 41,07 melonjak drastis dan masuk dalam zona hijau 85,22 di tahun 2017 ini," kata Adrianus.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Ombudsman: BPJS Kesehatan Waspada Kurangi Jaminan Panyakit

Ombudsman: BPJS Kesehatan Waspada Kurangi Jaminan Panyakit

News | Rabu, 29 November 2017 | 17:25 WIB

Sandiaga Berterimakasih Ombudsman Telisik Upeti di Tanah Abang

Sandiaga Berterimakasih Ombudsman Telisik Upeti di Tanah Abang

News | Selasa, 28 November 2017 | 12:30 WIB

Satpol PP Jakarta Tak Temukan Penerima Suap Preman Tanah Abang

Satpol PP Jakarta Tak Temukan Penerima Suap Preman Tanah Abang

News | Jum'at, 24 November 2017 | 16:01 WIB

Ombudsman: Lippo Bisa Dipidana Jika Terus Pasarkan Meikarta

Ombudsman: Lippo Bisa Dipidana Jika Terus Pasarkan Meikarta

Bisnis | Jum'at, 08 September 2017 | 18:55 WIB

Terkini

Di Hadapan Mahasiswa, DPR Ungkap Anggaran MBG Bakal Diefisiensikan Rp70 Triliun

Di Hadapan Mahasiswa, DPR Ungkap Anggaran MBG Bakal Diefisiensikan Rp70 Triliun

News | Jum'at, 19 Juni 2026 | 20:51 WIB

Mahasiswa Trisakti Beri Peringatan Keras: Jangan Main-Main dengan Isu Perut Rakyat

Mahasiswa Trisakti Beri Peringatan Keras: Jangan Main-Main dengan Isu Perut Rakyat

News | Jum'at, 19 Juni 2026 | 20:46 WIB

Diangkut Mobil Tahanan ke RS Polri, Roy Suryo Bercelana Pendek, Dokter Tifa Berompi Oranye

Diangkut Mobil Tahanan ke RS Polri, Roy Suryo Bercelana Pendek, Dokter Tifa Berompi Oranye

News | Jum'at, 19 Juni 2026 | 20:45 WIB

Tandatangani SKB dengan Menteri PKP, Mendagri Dukung Percepatan Pembangunan 3 Juta Rumah

Tandatangani SKB dengan Menteri PKP, Mendagri Dukung Percepatan Pembangunan 3 Juta Rumah

News | Jum'at, 19 Juni 2026 | 20:31 WIB

Integrasi Data Kependudukan Perkuat Stabilitas Keamanan di Tengah Volatilitas Global

Integrasi Data Kependudukan Perkuat Stabilitas Keamanan di Tengah Volatilitas Global

News | Jum'at, 19 Juni 2026 | 20:24 WIB

Mahasiswa Trisakti Bubar Usai Audiensi, DPR Janji Tindak Lanjuti Tuntutan

Mahasiswa Trisakti Bubar Usai Audiensi, DPR Janji Tindak Lanjuti Tuntutan

News | Jum'at, 19 Juni 2026 | 20:24 WIB

Mendagri Cek Penerima Bantuan Bedah Rumah, Perkuat Akses Hunian Layak bagi MBR

Mendagri Cek Penerima Bantuan Bedah Rumah, Perkuat Akses Hunian Layak bagi MBR

News | Jum'at, 19 Juni 2026 | 20:17 WIB

KPK Buka Alasan Tak Lanjutkan Kasus MBG: Hindari Duplikasi Penegakan Hukum

KPK Buka Alasan Tak Lanjutkan Kasus MBG: Hindari Duplikasi Penegakan Hukum

News | Jum'at, 19 Juni 2026 | 20:11 WIB

Dasco Temui Mahasiswa, DPR Janji Tindak Lanjuti Sejumlah Tuntutan

Dasco Temui Mahasiswa, DPR Janji Tindak Lanjuti Sejumlah Tuntutan

News | Jum'at, 19 Juni 2026 | 20:08 WIB

Dinilai Langkah Berani! Gibran Ajak Mahasiswa Ikut Kunker ke Papua demi Buka Ruang Dialog?

Dinilai Langkah Berani! Gibran Ajak Mahasiswa Ikut Kunker ke Papua demi Buka Ruang Dialog?

News | Jum'at, 19 Juni 2026 | 20:07 WIB