KPK Buka Alasan Tak Lanjutkan Kasus MBG: Hindari Duplikasi Penegakan Hukum

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap alasan di balik keputusan tidak melanjutkan penanganan dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN), meski lembaga antirasuah itu mengaku telah lebih dulu melakukan penyelidikan.

KPK menegaskan langkah tersebut diambil untuk menghindari duplikasi penegakan hukum setelah Kejaksaan Agung lebih dahulu menaikkan perkara ke tahap penyidikan dan menetapkan tersangka.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan koordinasi antarlembaga penegak hukum menjadi bagian penting dalam sistem peradilan pidana agar penanganan perkara berjalan efektif, efisien, dan memberikan kepastian hukum.

“Sejalan dengan prinsip tersebut, KPK tidak melakukan duplikasi proses penegakan hukum terhadap perkara yang telah ditangani oleh aparat penegak hukum lain,” kata Budi kepada wartawan, Jumat (19/6/2026).

Menurut Budi, fokus KPK saat ini bukan lagi pada penanganan perkara yang sama, melainkan memastikan proses hukum berjalan optimal sesuai kewenangan masing-masing institusi.

Dia menegaskan tujuan utama penegakan hukum tetap sama, yakni mengungkap tindak pidana, meminta pertanggungjawaban pihak yang terlibat, dan memulihkan kerugian negara.

“Fokus utama KPK saat ini ialah memastikan proses hukum dapat berjalan secara optimal sesuai kewenangan masing-masing lembaga,” ujarnya.

Meski tidak melanjutkan penyelidikan, KPK memastikan tetap mengawasi tata kelola program MBG. Budi menyebut lembaganya telah melakukan kajian dan identifikasi berbagai potensi risiko korupsi dalam program tersebut.

“Karena itu, KPK akan terus memonitor serta berkoordinasi dengan kementerian, lembaga, dan pihak terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi hasil kajian yang telah disampaikan,” katanya.

Menurut dia, tindak lanjut atas rekomendasi tersebut penting agar program strategis pemerintah dapat berjalan secara efektif, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.

“KPK akan terus mendukung setiap upaya penegakan hukum dan perbaikan sistem tata kelola yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan, sebagai bagian dari komitmen bersama dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan berintegritas,” tandasnya.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengungkapkan bahwa lembaganya sebenarnya telah membuka penyelidikan dugaan korupsi MBG sebelum Kejaksaan Agung menetapkan tersangka.

Namun, setelah Kejagung lebih dulu menangani perkara hingga tahap penetapan tersangka, KPK memilih menahan langkahnya demi menghindari dualisme proses hukum.

Dalam perkara korupsi tat kelola program MBG, Kejaksaan Agung telah menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, bersama dua mantan Wakil Kepala BGN, Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Syarief Sulaeman Nahdi menyebut ketiganya diduga melakukan praktik penggelembungan harga atau mark up dalam sejumlah proyek pengadaan barang dan jasa.

Penyidik menduga praktik tersebut terjadi dalam berbagai pengadaan berskala besar, mulai dari kendaraan operasional hingga atribut pegawai.

Ketiga tersangka disebut memanfaatkan kewenangan jabatan untuk mengintervensi proses pengadaan melalui para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan BGN