Mengapa Gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno sekarang tidak mengunggah hasil rapat kerja ke Youtube agar publik tahu?
"Yang kami pantau dari kemarin, rapim yang pertama kita unggah itu ternyata digunakan sebagai meme, digunakan bukan hanya oleh yang tidak mendukung kami, tapi juga yang mendukung kami membangga-banggakan gitu dan memprovokasi," ujar Sandiaga di Balai Kota Jakarta, Senin (11/12/2017).
Sandiaga menambahkan walaupun tak mengunggah hasil rapat pimpinan ke media sosial, dia memastikan pemerintah akan tetap menerapkan sistem transparansi. Misalnya, LSM butuh data, nanti akan diberi akses khusus.
"Kalau ada pihak LSM atau masyarakat yang ingin mengetahui rapim yang berkompeten datang ke sini kita berikan akses," kata Sandiaga.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Kehumasan Jakarta Dian Ekawati, kata Sandiaga, akan memberikan rekaman video hasil rapat pimpinan ke pihak yang berkompeten. Menurut Sandiaga, cara ini -- tanpa lewat media sosial -- juga diterapkan kota maju di tempat lain.
"Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi. Kami melihat manfaat dan mudharatnya. "Kemarin mengunggah pertama itu jelas sekali mudharatnya lebih banyak daripada manfaatnya," Sandiaga menambahkan.
Komentar negatif ke konten yang diunggah ke akun media sosial pemerintah dinilai justru memicu gesekan dan aksi saling menyerang dengan kata-kata.
"Tapi untuk pertama kali melihat banyak sekali (komentarnya), ada yang bilang 'gue santun, ada yang bilang apalah ini nggak tegas', jadi akhirnya jadi pemicu, saling serang menyerang saling olok mengolok," kata Sandiaga.
Sandiaga berharap masyarakat Jakarta bersatu lagi.
Menurut penelusuran Suara.com, akun Youtube Pemprov Jakarta terakhir kali diupdate pada 25 Oktober 2017. Video yang diunggah pada 23 Oktober 2017 menunjukkan Anies dan Sandiaga tengah memberikan arahan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
Tradisi mengunggah hasil rapat kerja pimpinan ke Youtube dimulai sejak era Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Syaiful Hidayat. Tujuannya agar publik ikut mengawasi kinerja pimpinan.
"Yang kami pantau dari kemarin, rapim yang pertama kita unggah itu ternyata digunakan sebagai meme, digunakan bukan hanya oleh yang tidak mendukung kami, tapi juga yang mendukung kami membangga-banggakan gitu dan memprovokasi," ujar Sandiaga di Balai Kota Jakarta, Senin (11/12/2017).
Sandiaga menambahkan walaupun tak mengunggah hasil rapat pimpinan ke media sosial, dia memastikan pemerintah akan tetap menerapkan sistem transparansi. Misalnya, LSM butuh data, nanti akan diberi akses khusus.
"Kalau ada pihak LSM atau masyarakat yang ingin mengetahui rapim yang berkompeten datang ke sini kita berikan akses," kata Sandiaga.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Kehumasan Jakarta Dian Ekawati, kata Sandiaga, akan memberikan rekaman video hasil rapat pimpinan ke pihak yang berkompeten. Menurut Sandiaga, cara ini -- tanpa lewat media sosial -- juga diterapkan kota maju di tempat lain.
"Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi. Kami melihat manfaat dan mudharatnya. "Kemarin mengunggah pertama itu jelas sekali mudharatnya lebih banyak daripada manfaatnya," Sandiaga menambahkan.
Komentar negatif ke konten yang diunggah ke akun media sosial pemerintah dinilai justru memicu gesekan dan aksi saling menyerang dengan kata-kata.
"Tapi untuk pertama kali melihat banyak sekali (komentarnya), ada yang bilang 'gue santun, ada yang bilang apalah ini nggak tegas', jadi akhirnya jadi pemicu, saling serang menyerang saling olok mengolok," kata Sandiaga.
Sandiaga berharap masyarakat Jakarta bersatu lagi.
Menurut penelusuran Suara.com, akun Youtube Pemprov Jakarta terakhir kali diupdate pada 25 Oktober 2017. Video yang diunggah pada 23 Oktober 2017 menunjukkan Anies dan Sandiaga tengah memberikan arahan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
Tradisi mengunggah hasil rapat kerja pimpinan ke Youtube dimulai sejak era Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Syaiful Hidayat. Tujuannya agar publik ikut mengawasi kinerja pimpinan.
