Soal TNI-Komcad Dikerahkan di Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Komisi I DPR

Suara.com - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, memberikan tanggapan resmi terkait kritik dari koalisi masyarakat sipil mengenai pengerahan Komponen Cadangan (Komcad) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pengamanan aksi demonstrasi mahasiswa di Jakarta, Kamis (13/6/2026) kemarin.

Dave menegaskan, bahwa keberadaan TNI dan Komcad merupakan pilar penting dalam sistem pertahanan negara yang bertujuan untuk menjamin keamanan serta kedaulatan NKRI.

"TNI memiliki mandat utama untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, dalam situasi yang membutuhkan stabilitas nasional, TNI juga memiliki peran vital untuk membantu menjaga keamanan negara," ujar Dave kepada Suara.com, Sabtu (13/6/2026).

Terkait keterlibatan Komcad, Dave menjelaskan bahwa pembentukan unsur ini adalah bagian dari strategi besar Sistem Pertahanan Rakyat Semesta (Sishankamrata).

Menurutnya, Komcad disiapkan untuk memperkuat kesiapan bangsa dalam menghadapi berbagai potensi ancaman strategis yang mungkin muncul.

"Keberadaan TNI dan Komcad sebagai bagian dari sistem pertahanan semesta mendukung keamanan negara secara menyeluruh. Keduanya tidak hanya berfungsi menjaga kedaulatan di garda terdepan, tetapi juga berkontribusi menciptakan ketertiban dan rasa aman bagi seluruh rakyat," jelasnya.

Meskipun pengamanan demonstrasi pada dasarnya adalah ranah kepolisian sebagai penegak hukum, Dave menilai koordinasi antara aparat pertahanan (TNI/Komcad) dan aparat keamanan (Polri) adalah hal yang dimungkinkan demi memastikan ketertiban umum tetap terjaga.

Namun, ia memberikan catatan kritis bahwa setiap pengerahan kekuatan harus dilakukan secara terukur dan sesuai aturan yang berlaku.

"Yang terpenting, setiap langkah harus tetap berada dalam koridor hukum, menghormati hak-hak sipil, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Sinergi antara aparat pertahanan dan penegak hukum adalah kunci stabilitas nasional," kata dia.

Politisi Partai Golkar ini memastikan bahwa Komisi I DPR RI akan terus memantau penggunaan kekuatan pertahanan agar tidak menyimpang dari mandat konstitusi.

"Sebagai mitra pengawas pemerintah, kami berkomitmen memastikan kebijakan pertahanan, termasuk penggunaan TNI dan Komcad, berjalan sesuai amanat konstitusi dan tetap berpihak pada kepentingan rakyat," pungkasnya.

Dikiritik

Sebelumnya, Koalisi masyarakat sipil mengkritik pengerahan Komponen Cadangan (Komcad) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang dilakukan bersamaan dengan aksi demonstrasi mahasiswa di sejumlah titik di Jakarta pada Kamis (12/6/2026).

Perwakilan koalisi sekaligus Direktur Eksekutif Democratic Judicial Reform (De Jure), Bhatara Ibnu Reza, menilai langkah tersebut merupakan kebijakan yang keliru dan menimbulkan persoalan serius terkait arah penggunaan Komcad dalam sistem pertahanan negara.

Sebelumnya, Kementerian Pertahanan menerbitkan Surat Nomor B/752/VI/2026/BACADNAS tertanggal 11 Juni 2026 yang memerintahkan sekitar 500 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tergabung dalam Komponen Cadangan untuk mengikuti Apel Siaga Komcad di Kementerian Pertahanan pada 12 Juni 2026.