Suara.com - "Gajah di pelupuk mata tidak terlihat, semut di seberang lautan terlihat", begitulah petitih yang tampak bisa mengiaskan kegelisahan John Jonga, tokoh masyarakat Papua.
John, dalam Seminar Nasional Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi-JK untuk Papua, di Gedung Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jakarta, Senin (18/12) awal pekan ini, menyindir pemerintah yang lambat menangani persoalan pelanggaran HAM di Papua.
Saat dinilai lambat menyelesaikan pelanggaran HAM Papua, pemerintah justru cepat merespons saat Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendeklarasikan pengakuan atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
"Papua tidak lebih penting ketimbang Palestina," ketus John dalam seminar tersebut.
Hingga kekinian, kata John, tim yang dibentuk Jokowi-JK untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM di Papua "jalan di tempat" alias belum menghasilkan solusi apa pun.
"Ya, aksi dan gerakannya khayal. Tidak ada apa pun. Apa yang mau diharapkan soal penegakan hukum," tukasnya,
Ia mengatakan, Kejaksaan Agung dan Komnas HAM juga demikian, lambat menyelesaikan kasus-kasus di Papua. Parameter yang diajukan John sangat mudah, tak ada satu pun kasus pelanggaran HAM di Papua yang bisa diselesaikan dalam kurun waktu tiga tahun kepemimpinan Jokowi-JK.
Baca Juga: 5 Kasus Kesehatan Menghebohkan Publik Sepanjang 2017 di Indonesia
Tiga Kasus Besar
Papua menyimpan banyak kasus pelanggaran HAM setidaknya sejak era Reformasi. Namun, tanpa mengenyampingkan kasus-kasus lainnya, ada tiga perkara besar terkait HAM di Papua.
Pertama, peristiwa penyerbuan diduga aparat Brimob Polda Papua terhadap warga di Desa Wonobi, Wasior, Manokwari, Papua, tahun 2001.
Penyerbuan itu dilatarbelakangi terbunuhnya 5 anggota Brimob dan satu warga sipil di lingkungan kerja PT Vatika Papuana Perkasa.
Perusahaan kayu itu, menurut laporan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), dianggap warga mengingkari kesepakatan bersama.
Kesepakatan yang dimaksud ialah warga diberikan pembayaraan saat pengapalan kayu.
